Gerindra Nilai Usul Ganjar soal Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Tak Diperlukan
- Istimewa
Jakarta - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons usulan calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengenai hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, hak angket itu tak diperlukan.
"Ya tentu saja, ini kan baru wacana. Jadi, kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya Hak Angket," kata Muzani kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, dikutip Rabu, 21 Februari 2024.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
- VIVA.co.id/Yuda Prasetya
Kata Muzani, situasi dan suasana Pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahkan, para tokoh dunia mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
"Bahwa disana sini masih ada kekurangan, itu tidak bisa ditutupi. Tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari Pemilu sebelumnya," katanya.
"Seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu, 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler. 278 juta rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyub, kebersamaan," sambung Muzani.
Dia pun mempertanyakan lebih lanjut apa urgensi mantan Gubernur Jawa Tengah itu menggulirkan usulan hak angket tersebut.Â
"Kalau Hak Angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasananya dianggap Pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," jelas dia.
Meski begitu, Muzani menegaskan pihaknya tetap menghormati usulan Ganjar. Sebab, hak angkat e merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan.
Sebelumnya diberitakan, calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024 di DPR. Ganjar juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Menurut Ganjar hak angket sebagai hak penyelidikan DPR jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
Ganjar Pranowo di rumah budayawan Butet Kartaredjasa
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Ganjar menyampaikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 mesti disikapi. Pun parpol pengusung bisa menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.
Dia menuturkan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam hal ini PDI perjuangan dan PPP. Hal itu sudah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024.
