Arief Poyuono Yakin Hasil Resmi dari KPU Tak Beda Jauh dengan Quick Count
- AP Photo/Tatan Syuflana
Jakarta - Hasil penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini tak jauh berbeda dengan hitung cepat alias quick count. Dari quick count yang dilakukan lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Konsorsium Lembaga Survei Indonesia (KKLPSI), Arief Poyuono menyampaikan keyakinannya soal real count tak jauh beda dengan quick count. Ia bilang demikian karena juga merujuk hasil penelitian dari 9 lembaga survei dalam konsorsium.
"Kita mengadakan konferensi pers lembaga survei, ingin menyampaikan Pilpres 2024 tak ada kecurangan dan sudah sesuai dengan hasil penelitian dari 9 lembaga survei dalam konsorsium," kata Arief, Senin, 19 Februari 2024.
Arief dalam kesempatan itu juga perkenalkan masing-masing dari perwakilan lembaga survei di konsorsium. Dia menyebut perwakilan lembaga survei itu di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM) sekaligus Sekretaris dari konsorsium Alamsyah Wijaya.
Lalu, Direktur Eksekutif Timur Barat Research Center (TBRC) Johanes Romeo, Direktur Eksekutif Dynamics Survey Indonesia (DSI) Yudi Darmawan, hingga Direktur Executive Indonesia Network Election Survey (INES), Andri Gunawan.
Konferensi pers Konsorsium Lembaga Survei Indonesia
- istimewa
Arief optimis hasil quick count Pilpres 2024 tak jauh beda dengan pengumuman resmi KPU kelak. Menurut dia, hal itu merujuk hasil 9 lembaga survei dalam konsorsium yang menggelar quick count.
"Karena memang hasil penelitian kami angka tak berbeda jauh dari hasil quick count. Dan, hasil resmi dari KPU kami yakin juga tidak akan berbeda jauh. Mungkin hanya selisih di margin error saja," tutur Arief.
Dia menyebut dari hasil 9 lembaga survei dalam konsorsium menyatakan pasangan Prabowo-Gibran menang 1 putaran. "Jadi, kami menginformasikan kepada masyarakat agar tidak termakan berita-berita hoax atau yang meresahkan. Mari sama-sama kita tunggu hasil resmi dari KPU," ujar Arief.
Sementara di tempat yang sama, Direktur Executive LPMM, Alamsyah Wijaya jelaskan pihak dapat dana lewat iuran teman-teman LPMM di daerah. Ia bilang tanpa dimodalin oleh pihak manapun. "Untuk dana dalam melakukan survei LPMM dilakukan secara mandiri tanpa ada pendana lain," kata Alamsyah.
Direktur Executive INES, Andri Gunawan ngaku Ines dapat dana dari Amerika Serikat (AS). "Ya, untuk survei kami (INES) mendapat dana dari Amerika Serikat," kata Andri.
Dia juga menyampaikan INES merupakan lembaga paling akurat yang prediksi Prabowo-Gibran menang satu putaran dengan 58,1 persen.
Berikut hasil penelitian dari 9 lembaga survei :
- Survei Indonesia Network Election Survey (INES) Prabowo-Gibran: 58,1%
- Timur Barat Research Center (TBRC) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 51,4%
- Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 52,7%
- Panel Survei Indonesia (PSI) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 53,3%
- Citra Network Nasional (CNN) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 54,1%
- Laboratorium Suara Indonesia (LSI) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 57,6%
- Dinamika Survei Indonesia (DSI) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 52,1%
- Indonesia Development Monitoring (IDM) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 57,1%
- Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM) Hasil Survei Prabowo-Gibran: 55,7%
Adapun pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Kaltim, Budiman menilai berdasarkan hasil dari 9 lembaga survei maka tak bisa disebut ada indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024. Sebab, survei yang dilakukan berdasarkan data di lapangan dan sampel.
"Kalau 9 lembaga survei ada kecurangan soal Pilpres 2024 tidak mungkin karena lembaga survei melakukan survei sesuai data di lapangan dan sampel yang jelas," kata Budiman, Selasa, 20 Februari 2024.
Budiman menilai pihak yang tak terima hasil quick count tak bisa serta merta menyalahkan lembaga survei dengan tuduhan dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.
