Wacana PDIP jadi Oposisi, Jokowi: Tanyakan Saja pada Beliau-beliau

Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDI-P
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Isu PDI Perjuangan (PDIP) bakal mengambil sikap oposisi mencuat usai pemungutan suara atau pencoblosan Pipres 2024. Spekulasi PDIP jadi oposisi itu muncul jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memenangkan Pilpres 2024.

Mayoritas Masyarakat Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu Unit 5-6: Narasi Penolakan Dinilai Tidak Berdasar

Hal itu ditanggapi Presiden RI Jokowi. Namun, eks Gubernur Jakarta itu minta agar ditanyakan langsung kepada jajaran pengurus PDIP.

"Ya ditanyakan saja pada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi di RSPPN, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024.

Ridwan Kamil Sindir Pram: PDIP Pernah Tolak Ide Anies soal Rumah 4 Lantai

Diketahui, wacana PDIP jadi oposisi mengemuka setelah hasil hitung cepat atau quick count memperlihatkan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju unggul atas rival-rivalnya di Pilpres 2024.

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Photo :
  • Akun X @jokowi
Saat Hasto Tanya Apakah Pilkada Sumut Layak Ditunda karena Ketidaknetralan Aparat

Baca Juga: Ada yang Ragukan PDIP jadi Oposisi, Ruhut: Itu Orang Hidup seperti Katak dalam Tempurung

Meski demikian, PDIP melalui Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan partainya masih belum menentukan sikap. Dia bilang dalam konstitusi negara Indonesia, tak mengenal istilah oposisi.

Namun, ia menekankan PDIP pernah jadi bagian yang berada di luar pemerintahan.

"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," kata Hasto pada Kamis, 15 Februari 2024

Dia bilang meski berada di luar pemerintahan, PDIP mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Upaya itu sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Namun, jika ada yang tak pro rakyat maka akan dikritisi.

"Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda, misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani. Nah, di situ menyampaikan suatu sikapnya," kata Hasto.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya