Dipanggil Jokowi ke Istana, Raja Juli: Tidak Ada Pembicaraan Politik
- VIVA / Lilis Khalisotussurur
Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Jumat, 16 Februari 2024. Raja Juli mengaku tak membahas politik, melainkan datang menemui Presiden sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
"Hari ini pukul 15.00 WIB saya dipanggil oleh Pak Jokowi. Kedudukan saya sebagai Wamen. Saya dipanggil sebagai Wamen. Jadi tidak ada pembicaraan politik sama sekali," kata Raja Juli kepada wartawan di DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Februari 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Ia pun mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya membahas seputar program kerja Kementerian ATR/BPN. Tak ada pembicaraan yang mengarah ke politik.
"Pak Jokowi lagi mengevaluasi kementerian kami, terutama tugas saya untuk mempercepat PTSL, kemudian diingatkan, termasuk RDTR yang ditarget tahunan itu banyak. Jadi kami diskusi seputar Kementerian, bukan bicara politik," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berkelakar bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Raja Juli tidak mungkin membahas politik karena sang ketua umum partai tidak diundang.
"Masa kalau urusan politik yang diundang sekjen partai doang, ketua umumnya enggak. Jahat loh," kata Kaesang sambil tertawa.
Hubungan Jokowi dan PSI diketahui makin dekat selama Pilpres 2024. Kedekatan itu ditunjukkan dengan kebersamaan Jokowi dan Kaesang dalam beberapa kesempatan di hadapan publik.
Terakhir kali, Kaesang mengajak Jokowi makan malam bersama di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 7 Februari 2024.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat bersama Presiden Jokowi di Bandung
- PSI
Pada kesempatan itu, Jokowi merespons pertanyaan wartawan seputar arah dukungannya kepada PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 setelah keduanya untuk kali ketiga diketahui publik saling bertemu.
"Sudah saya sampaikan, saya sejak dahulu sudah senang sama yang namanya PSI," ujarnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
