Anies Baswedan Sambut Baik Bila PDIP Ingin jadi Oposisi Pemerintah: Harus Dihormati
- AP Photo/Tatan Syuflana
Jakarta – Anies Baswedan menghormati sikap PDIP, yang membuka peluang untuk menjadi oposisi pada pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dari hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei maupun real count sementara dari KPU, pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD, berada di posisi terakhir dari 3 kontestan Pilpres 2024. Tertinggi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan urutan kedua Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.
Menurut Anies, sikap PDIP sah-sah saja disampaikan walau rekapitulasi oleh KPU belum final. Sehingga opsi itu sembari menunggu hasil rekapitulasi suara pemilu oleh KPU.
"Baik, jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa," ujar Anies di Masjid Agung Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan semua pihak harus menanti hasil resmi perhitungan suara dari KPU. Nantinya, kata dia, hasil perhitungan suara itu dapat diterima dengan baik oleh semua pihak ketika dilakukan dengan jujur dan adil.
"Karena itu pastikan prosesnya berjalan dengan baik dan bila ada kekurangan-kekurangan laporan, baik itu ke Bawaslu maupun ke tim hukum masing-masing," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan tugas check and balance jika pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dinyatakan secara resmi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.
Menurutnya, sistem di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi, sehingga PDIP lebih mengambil sikap berada di luar pemerintah jika Prabowo-Gibran menang.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009 posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah," kata Hasto di gedung High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.
Hasto kemudian menjelaskan makna berada diluar pemerintah, PDIP akan mendukung kebijakan-kebijakan pro-rakyat dan menolak kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," ucap Hasto.
