Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, TKN: Ini Bukan Perang yang Harus Saling Bunuh
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Penghitungan cepat atau quick count hasil Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mengunggulkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka yang cukup jauh dari pasangan lainnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta, Osco Olfriady Letunggamu mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran sudah hampir pasti memenangkan Pilpres 2024 ini dengan satu putaran.
"Kalau melihat hasil quick count, saya 100 persen yakin sudah memenangi kompetisi, ini adalah kemenangan rakyat Indonesia," kata Osco dalam keterangannya, Kamis, 15 Februari 2024.
Ketua Umum Pro Rakabuming Raka (Praka) ini meminta masyarakat tetap bersabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sebab, hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2024 bukan menjadi penentu pemenang pemilu secara resmi.
"Hasil quick count (paslon nomor urut 2) sampai 100 persen ini, harus kita terima. Tapi mari kita tetap bersama menunggu hasil resmi KPU,” kata Osco.
Menurutnya, hasil penghitungan cepat dan oleh KPU tidak akan jauh beda. Maka itu, ia berharap agar masyarakat segera fokus pada upaya rekonsiliasi dan bersatu serta melupakan perbedaan pilihan.
Osco menambahkan Pilpres satu putaran akan memberikan angin segar iklim investasi di Indonesia. Selain itu, kata dia, kepercayaan Investor akan naik karena kepastian stabilitas pemerintahan. Dia pun Prabowo-Gibran akan merangkul seluruh pihak dari paslon 01 dan 03 untuk bersama membangun menuju Indonesia Maju.
"Pemilihan presiden Indonesia adalah moment lima tahunan, siklus yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu setelah pilpres berlangsung, tak boleh membuat masyarakat bersitegang. Tantangan Indonesia ke depan untuk menjadi bangsa yang besar itu cukup banyak, jadi perlu kebersamaan semua elemen," kata Osco.
Osco pun mengingatkan, semua elit politik, tokoh-tokoh di pemerintah pusat maupun daerah harus mengembalikan suasana di tengah masyarakat kembali harmonis.
"Kalau ada yang dinilai kurang tepat dalam penyelenggaraan pilpres, dapat disampaikan kepada lembaga berwenang yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini kontestasi politik, bukan perang yang harus saling bunuh," pungkasnya.