TKN: Setiap Pilpres dan Pilkada Pasti Ada Klaim Kecurangan
- VIVA/Andrew Tito.
Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan dalam setiap Pemilihan Presiden (Pilpres), Pilkada hingga pemilihan kepala desa pasti akan muncul klaim dugaan kecurangan.
Hal itu disampaikan Eddy merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Dalam setiap Pilpres, dalam setiap Pilkada, dalam setiap Pemilu, bahkan pemilihan kepala desa pun pasti ada klaim kecurangan," kata Eddy kepada wartawan, dikutip Kamis, 15 Februari 2024.
Eddy menyebutkan, pihak-pihak yang mengklaim adanya dugaan kecurangan itu bisa menempuh jalur hukum sehingga nantinya dapat dipastikan apakah benar ada dugaan kecurangan atau tidak.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno
- DPR RI
"Tentu kalau ada kecurangan jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan klaimnya kalau ada kecurangan itu," ujar Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, akan mengusulkan ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus guna melakukan investigasi kecurangan pemilu 2024.
Pasalnya, Hasto menilai meskipun pencoblosan yang dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar, namun awan gelap demokrasi tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia.
"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," ujar Hasto, saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024.
Hasto menjelaskan, tim khusus tersebut nantinya akan berisikan tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, para pakar berkaitan dengan demografi.
Kemudian, lanjut dia, investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Selain itu, tim khusus juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia.
Terlebih, hasil hitung cepat atau quick count menampakan suatu kejanggalan. Sehingga, Hasto menyebutkan, seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 1997.
"Nah karena itu lah di dalam melihat tersebut karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh TPN Ganjar-Mahfud," tuturnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
