Pj Gubenur Papua Tinjau Pelaksaan Pemilu di Jayapura, Ada Laporan Surat Suara Kurang
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Sejumlah warga sejak pagi pukul 08.00 WIT mulai mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kata dan DPRD Kabupaten.
Pencoblosan surat suara Pemilu 2024 ini ada yang dimulai pukul 8.30 WIT untuk dibeberapa TPS seperti di TPS 15 Distrik Sentani dan TPS 13 Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu 14 Pebruari 2024.
Dari pantauan VIVA.co.id, antusiasme warga untuk memilih cukup tinggi, namun sebagian ada yang bingung karena kurang paham dan tidak mendapat surat undangan.
Pelaksanan Pemilu ini dipantau langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Muhamad Ridwan Rumasukun, Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo bersama pejabat lainnya di TPS 13 Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur.
Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengatakan, pada saat peninjauan itu, Pj Gubernur Papua melakukan pengecekan terhadap jumlah Daftar Pemilu Tetap (DPT) di seluruh TPS di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura.
“Pak Gubernur Papua mengharapkan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak ada tekanan. Masyarakat juga diminta jaga situasi keamanan yang baik agar pelaksanaan Pemilu sampai dengan perhitungan suara aman,” kata Triwarno di TPS 13 Nolokla.
Dikatakan Triwarno, dari laporan pelaksanaan Pemilu yang diterima sejak pagi rata-rata untuk logistik yang distribusikan KPU Kabupaten Jayapura sejak 11 Februari 2024 lalu sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa laporan terkait kekurangan surat suara.
“Kekurangan surat suara ini sudah langsung ditindaklanjuti ke KPU supaya segera dicek kebenarannya,” ujarnya. Ia berharap pencoblosan surat suara Pemilu ini di semua TPS bisa berjalan semua dengan lancar.
Triwarno mengaku, situasi keamanan di Kabupaten Jayapura sampai saat ini relatif kondusif meskipun ada permasalahan ditemukan di lapangan.
DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen.
