Antisipasi Bawaslu Bila Terjadi Serangan Fajar Jelang Pencoblosan
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia, menyiapkan pengawasan untuk mengantisipasi serangan fajar atau politik uang menjelang hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024 besok. Yang giat dilakukan oleh badan adalah dengan melakukan patroli.
"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan (diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, dikutip Selasa, 13 Februari 2024.
Maka dari itu, Lolly meminta warga untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan serangan fajar, terutama di hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humas Bawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotline pengaduan Bawaslu," kata dia.
Laporan itu, kata Lolly, dapat melalui media sosial dengan menandai akun Bawaslu. Sehingga, pihak Bawaslu akan segera mengecek melalui Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.
"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga akan mengecek kembali dengan cara menghubungi pelapor jika diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.
"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," katanya.
Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggarannya.
DKPP Sebut Keberpihakan Penyelenggara Pemilu Jadi Pengaduan Terbesar pada Pemilu-Pilkada 2024
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.
