Elite PSI Sayangkan Munculnya Film Dirty Vote di Masa Tenang: Tiba-tiba Saja Dibuat Gaduh
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi kemunculan film dokumenter yang berjudul 'Dirty Vote' di tengah masa tenang Pemilu 2024. Film dokumen itu menyedot perhatian karena menarasikan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Emka Farah Mumtaz menyangangkan kemunculan film 'Dirty Vote'. Dia menduga film itu hanya munculkan narasi untuk melemahkan suara pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Tuduhan dalam film itu juga dinilai tak berdasar terhadap Presiden RI Jokowi.
"Di masa tenang pemilu, seharusnya waktu masyarakat memantapkan pilihannya. Eh, tiba-tiba saja kita dibuat gaduh dengan film dokumenter yang isinya hanya berupaya untuk melemahkan suara pasangan calon Prabowo-Gibran dengan tuduhan dan asumsi satu pihak yang kebenerannya sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Gus Mumtaz kepada awak media, Senin, 12 Februari 2024.
Sebagai kader PSI, Gus Mumtaz mengaku tersinggung karena pihaknya sejalan dengan Presiden Jokowi. Apalagi muncul isu Jokowi kecurangan dengan penunjukan penjabat kepala daerah yang dikaitkan untuk kebutuhan suara dalam pilpres.
Wakil Ketua PSI Jakarta Emka Farah Mumtaz
- Istimewa
Gus Mumtaz menuturkan, tuduhan tersebut sama dengan fitnah yang unsur kebencian.
"Tuduhan Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah semata hanya untuk kebutuhan suara pada pilpres adalah fitnah yang penuh dengan kebencian terhadap Presiden. Kok bisa ya, ada saja pihak-pihak yang menegasikan kepemimpinan Presiden Jokowi," katanya.
Mumtaz meyakini, PSI merupakan partai yang jadi cerminan Pak Jokowi akan duduk di parlemen pada pemilu 2024 tanpa kecurangan. Ia menegaskan, komitmen pihak yang akan selalu transparan dan jadi perwakilan suara anak muda di parlemen tanpa melanggar atau melakukan kecurangan.
"Sebagai partai cerminan Pak Jokowi. Sampai hari ini kami terus komitmen menjaga kepercayaan publik dengan melakukan transparansi apapun di partai PSI,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengimbau masyarakat tak menciptakan konflik jelang hari pemungutan suara pasangan capres cawapres dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang bisa jaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat ganggu itu sebaiknya dihindari.
“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara," ujar Mumtaz.
"Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu kemarin.
Adapun mengenai kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan tersebut ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini melakukan tugasnya dengan baik. Maka itu, ia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan,” kata dia.
Dia menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi. Demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” katanya.
Film dokumenter 'Dirty Vote' pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar ini secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu.
Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
