Guru Besar Ramai-ramai Kritik Jokowi, Muhammadiyah: Sebuah Peringatan Awal
- VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Jakarta - Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan suara dari sivitas akademika termasuk guru besar yang menyampaikan kritik terkait potensi kecurangan Pemilu 2024 mesti disikapi secara positif. Dia mengatakan semua pihak harus mengawal agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.
Bagi Mu'ti, peringatan dari guru besar terhadap Presiden Jokowi terkait potensi kecurangan pemilu itu seperti early warning.
"Dari sebuah peringatan awal agar semua pihak melaksanakan Pemilu secara jujur, secara adil. Kalau pakai istilah lama dulu, luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Mu’ti di kawasan Senayan pada Jumat, 9 Februari 2024.
Maka itu, Mu’ti mengajak semua pihak harus mengawal termasuk media massa agar setiap kecurangan yang terjadi itu dapat dimitigasi dari awal. “Sehingga, berbagai hal yang dikhawatirkan akan menjadi penyebab-penyebab kecurangan sudah bisa diatasi dan dihindari,” ujarnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti
- tvMU
Dia bilang adanya imbauan moral dari berbagai perguruan tinggi menunjukkan kehirauan dari para sitivitas akademika terhadap masa depan bangsa.
Kata Muti, seharusnya gelombang suara kritis dari kampus-kampus itu tak dicurigai sebagai bagian dari agenda-agenda yang ditunggangi kelompok tertentu.
“Misalnya ada yang memikirkan sampai terlalu jauh, ditunggangi kelompok tertentu, punya agenda menjatuhkan pemerintah. Saya kira jauh dari itu," lanjut Muti.
Dia bilang demikian karena dirinya juga sebagai insan kampus. Ia menilai kritikan dari sivitas akademika yang mencuat belakangan semata-mata hanya kepedulian terhadap masa depan bangsa.
"Dan, harapan besar mereka agar Pemilu ini berlangsung secara luber, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin nasional yang terbaik, wakil rakyat yang terbaik,” jelas dia.
Sementara, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan suara yang disampaikan sivitas akademika harus diapresiasi dan ditimbang-timbang dengan bijak oleh pemerintah. Kata dia, pemilu 2024 mesti dikawal bersama-sama agar tidak terjadi kecurangan.
“Suara-suara yang ingin supaya ini Jurdil harus diapresiasi, harus ditimbang-timbang dengan bijak sambil kita kawal bersama-sama. Jadi pengawasan-pengawasannya juga sudah ada, ada Bawaslu dan lain sebagainya," tutur Gus Ipul.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
