Puan Ajak Insan Pers Kawal Proses Pemilu 2024
- tvOne
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong insan pers ikut mengawal proses Pemilu 2024. Terlebih peringatan Hari Pers Nasional 2024 yang jatuh pada Jumat , 9 Februari 2024 sangat berdekatan dengan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.
"Informasi terus mengalir deras di tengah kemajuan dunia digital. Pers nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial sehingga publik tidak terjebak pada berita-berita yang menyesatkan," kata Puan.
Cara Mencoblos yang Benar Pemilu 2024
- VIVA
Dengan banyaknya berita bohong atau hoaks di tengah gencarnya teknologi informasi, Puan mengajak insan pers untuk mengedepankan praktik jurnalistik yang sehat. Politikus PDIP oru meminta media massa terus menjaga kompetensi dan independensi.
“Pers adalah pilar demokrasi keempat yang harus menjunjung tinggi integritas dan komitmen sebagai watch dog demokrasi dan penjaga kedaulatan rakyat,” kata Puan.
Mantan Menko PMK itu menilai, peran Pers sebagai penjaga demokrasi sangat signifikan dalam waktu-waktu saat ini mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata.
Puan mengajak media massa dan insan Pers mengamalkan Jurnalisme sehat dan Jurnalisme damai demi terjaganya demokrasi di Indonesia.
“Bagi seluruh insan Pers Indonesia, ayo kawal dan jaga proses Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil. Kedepankan sikap mental sebagai Jurnalis yang profesional dengan selalu objektif, bebas dari pengaruh pihak manapun, jujur dan loyal terhadap rakyat,” ujarnya.
Sebagai penyambung informasi, pers dipandang wajib berpihak kepada kebenaran. Puan menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dalam pesta demokrasi 5 tahunan Indonesia.
"Publik memerlukan produk jurnalistik yang berkualitas. Kehadiran Pers sangat penting dalam memperkuat dan menyehatkan demokrasi kita," imbuhnya.
DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen.
