Guru Besar Nilai Kritik Sejumlah Akademisi pada Jokowi untuk Degradasi Elektabilitas Prabowo
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Fenomena para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sengaja digaungkan oleh oknum yang ingin menghambat pergerakan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi Prof Andi Asrun menyebut, kritik kampus terhadap Presiden Jokowi sudah terbantahkan ketika orang nomor satu di Indonesia itu menunjukkan netralitasnya pada Pemilu 2024.
"Menurut saya, ketika Pak Jokowi katakan saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus' di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.
Prabowo Subianto
- Istimewa
Andi menegaskan, sikap Jokowi yang tetap netral seharusnya sudah menjawab kritikan para civitas akademika. Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan untuk menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi.
"Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral. Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Andi Asrun.
Senada Andi, pakar hukum tata negara Fahri Bachmid berpendapat, kritikan dari mimbar akademik yang muncul menjelang pencoblosan merupakan hal yang bias.
Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. Menurut dia, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
"Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak,” kata Fahri.
“Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi. Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," imbuhnya.
Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia Abdul Chair Ramadhan menyebut, petisi kritik dari para civitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.
"Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," kata Abdul Chair.
