Kata Jokowi soal Surat Suara Rusak di Malaysia
- ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi surat suara yang diduga rusak di Malaysia, karena sudah tercoblos salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Tanyakan ke KPU,” kata Jokowi dikutip pada Kamis, 8 Februari 2024.
Sebelumnya diberitakan, KPU RI segera mengirim tim untuk menelusuri terkait viral video dugaan kecurangan surat suara di Tempat Pemungutan Surat Suara Luar Negeri (TPSLN) di Malaysia yang sudah tercoblos.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara Sumut
- Antara
“Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia baik pemungutan suara pos maupun kotak suara keliling," kata komisoner KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu, 7 Februari 2024.
Idham menegaskan pihaknya segera mengonfirmasi kondisi tersebut. Sebab, KPU belum dapat memastikan surat suara tersebut asli atau tidak.
“Ya itu lah fungsi dari tim yang akan diturunkan ke PPLN Malaysia. Segera (kami konfirmasi)," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI tersebut.
Sementara, TKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan kecurangan surat suara di TPSLN di Malaysia. Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengatakan kondisi surat suara itu sudah tercoblos.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat bersama Presiden Jokowi di Bandung
- PSI
"Kami ingin menyampaikan ekspos terkait informasi yang menurut kami cukup meyakinkan, yaitu dugaan kecurangan yang sangat-sangat kasat mata terjadi di luar negeri ya, Malaysia, TPSLN Malaysia," kata Habiburokhman pada Selasa, 6 Februari 2024.
Berdasarkan video tersebut, terlihat sejumlah orang membuka plastik yang berisikan surat suara. Dalam video itupun tampak mereka mencoblos surat suara tersebut di bagian gambar paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
“Jadi kami mendapat informasi yang amat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilihan luar negeri di Malaysia, informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video yang menunjukkan sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu," ujar Waketum Partai Gerindra tersebut.
