Eks KSAU Prihatin Sebut Demokrasi Indonesia Kini Mengalami Kemunduran
- Dok. Istimewa
Jakarta – Sejumlah purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) berkumpul di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada Rabu, 7 Februari 2024. Mereka menyampaikan pernyataan sikap keprihatinan melihat situasi sosial politik Indonesia saat ini.
Purnawirawan perwira tinggi TNI AU yang tergabung dalam organisasi Elang Indonesia Maju itu melihat demokrasi yang dibangun susah payah saat Reformasi 1998 kini mengalami kemunduran. Mereka melihat praktik hukum dan kekuasaan yang dijalankan tanpa etika sebagaimana yang terjadi pada Putusan 90 Mahkamah Konstitusi.
“Ternyata KPU-nya melanggar etika juga. Pembagian bansos pun dijalankan tanpa etika. Orang tanpa etika pasti tidak benar. Satu-satunya yang kita lakukan adalah melawan orang-orang itu,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna, yang juga Pembina Elang Indonesia Maju, Rabu 7 Februari 2024.
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
- vivanews/Andry Daud
Agus menambahkan, kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas, penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan tertentu, serta praktik berpolitik yang semakin menjauh dari nilai-nilai etika dan moral, telah merongrong pondasi bangsa.
Menurut Agus, para purnawirawan merasa terpanggil untuk ikut serta dalam upaya menyelamatkan nilai-nilai yang telah diperjuangkan. Dalam situasi kritis ini, menurutnya, para purnawirawan TNI AU dalam Elang Indonesia Maju sepakat mendukung sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ymemimpin Indonesia 5 tahun kedepan.
Ganjar-Mahfud dinilai sebagai representasi kepemimpinan Indonesia yang lengkap dan dibutuhkan. “Dukungan ini kami berikan secara penuh dan tak tergoyahkan kepada pasangan Ganjar dan Mahfud,” tegasnya.
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, Pilpres 2024 bukan tentang perpindahan kekuasaan, tetapi tentang kelangsungan nasib demokrasi bangsa Indonesia. Berbagai bentuk keberpihakan dan tekanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah serta aparat penegak hukum telah menodai asas netralitas.
Rakyat bukannya didorong maju dengan politik berintegritas, malah disuguhkan praktik demokrasi yang mengkhawatirkan. “Sulit dibayangkan ini terjadi hari ini, setelah lebih dari dua dekade kita melewati Reformasi,” ujar Arsjad.
Ketua Umum Elang Indonesia Maju, Marsdya (Purn) Dede Rusamsi, saat membacakan naskah deklarasi, mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara, aparatur hukum, termasuk TNI dan Polri, untuk tetap netral dan menjaga demokrasi agar pemilu dapat terselenggara secara umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil sesuai ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU Pemilu No. 17/2017.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dede, yang juga mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, mengingatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bertugas secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Kami menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat, beretika, dan bermartabat, untuk memastikan pemilu mendapat legitimasi yang kuat berbasis penghormatan suara rakyat,” tegas Dede.
