Sekjen PDIP: Jangan Satu Putaran Seperti Kejar Setoran

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kampanye di Bandar Lampung
Sumber :
  • tvOne/Pujiansyah

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir pihak yang ingin menang satu putaran pada Pilpres 2024. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tak menghalalkan segala cara untuk menang dalam pesta demokrasi tersebut.

Jokowi Dukung RK, Hasto: Justru Dapat Reaksi Negatif dari Publik, Pramono Bisa Menang 1 Putaran

"Mau menang satu putaran boleh, tetapi rakyat yang menentukan. Jangan satu putaran seperti kejar setoran, sehingga segala sesuatu dilakukan," ujar Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Hasto juga menilai, adanya operasi khusus untuk mengejar target menang satu putaran yakni menekan kepala daerah dengan kasus korupsi supaya mereka beralih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Anies dan Anak Abah Berlabuh Dukung Pramono-Rano, Hasto PDIP: Arus Balik Perlawanan

Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

"Apakah ini bukan intervensi? Apakah bisa dibiarkan? Tekanan-tekanan kepada kepala desa yang berlangsung secara masif," kata Hasto.

Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"

"Kepala daerah kami di Jatim, di beberapa daerah basis PDIP kemudian ditekan dengan pengaduan masyarakat (dumas) yang diajukan. Padahal dumas ini skenario. Dari dumas ini dipakai untuk menekan, kalau tidak kita proses," sambungnya.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini juga menyoroti perubahan sikap Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang tiba-tiba mengalihkan dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Demokrasi boleh-boleh saja, tapi harus dijaga dong agar segala sesuatunya berjalan secara fair, sehingga pemaksaan skenario satu putaran tidak perlu dilakukan, biar rakyat. Kalau baik, pasti rakyat tanpa dipaksa-paksa, akan menilai dengan baik," kata dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024