Mahfud MD: Bansos Itu Hak Milik Rakyat, Bukan Kedermawanan Pemerintah
- Istimewa
Lumajang - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bantuan sosial (bansos) adalah hak rakyat dan milik rakyat yang dikembalikan kepada rakyat.
"Bantuan sosial seakan-akan kedermawanan pemerintah kepada rakyat, padahal bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu ada yang ngaku ini dari saya. Bukan! bantuan sosial itu bantuan dari rakyat," ujar Mahfud saat menghadiri Istighosah dan Gebyar Budaya, di Sunduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu, 7 Februari 2024.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD
- Istimewa
Menurut Mahfud, siapapun nanti yang jadi Presiden dan Wakil Presiden wajib memberi bantuan sosial. Mahfud menjelaskan, jika dirinya terpilih akan merapikan penerima bantuan sosial melalui KTP Sakti.
"Di beberapa tempat banyak diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat. Ada juga yang dikumpulkan dipinggir jalan, lalu dapat bantuan sosial, itu tidak boleh," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam ini menambahkan, dengan KTP Sakti, bantuan sosial tidak perlu diantar oleh gubernur, bupati atau menteri, hanya perlu dikirim melalui pos.
"Kalaupun mau diantar, tak perlu diantar oleh pejabat tinggi, cukup pak Lurah atau Kepala Desa saja," tuturnya.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD
- Istimewa
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi buka suara soal rencana penghentian sementara bantuan pangan beras atau bansos beras. Ia menjelaskan, pemerintah berencana untuk menghentikan sementara penyaluran bansos beras tersebut sampai gelaran pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024 terlewati.
"Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024," kata Arief saat dihubungi VIVA Bisnis, Selasa, 6 Februari 2024.
Terkait rencana penghentian sementara penyaluran bansos beras itu, Arief mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menginformasikan kejelasan terkait rencana tersebut.
Pasalnya, Dia mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Bulog, yang telah menyusun perencanaan penyaluran bansos beras tersebut ke seluruh Indonesia. "Kami akan informasikan kembali secepatnya, karena Bulog juga sudah membuat Perencanaan Distribusi se Indonesia," ujar Arief.
Dia menambahkan, bantuan pangan beras itu sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pemerintah, karena sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia dari kalangan ekonomi yang terbawah.
"Pada saat bersamaan, bantuan pangan beras ini sangat efektif menahan kenaikan harga akibat turunnya produksi beras," ujarnya.
