Jokowi Banjir Kritik dari Guru Besar, Pimpinan Komisi X DPR: Prinsip Negara Terusik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta - Presiden RI Jokowi menuai kritik dari banyak sivitas akademika seperti guru besar sejumlah kampus. Kritikan itu terkait era pemerintahan Jokowi yang berada di luar jalur hingga kondisi demokrasi menurun.

Rocky Gerung: Statistik Andika Perkasa Merangkak Menanjak di Jateng, Jokowi Mulai Cemas

Elite PKS yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai kritik guru besar dari berbagai kampus itu merupakan sesuatu yang lumrah di negara demokrasi. 

Menurut dia, pemicu para sivitas akademika itu mengkritisi Jokowi karena pemerintah mengusik prinsip bernegara. 

Soal Dukungan Jokowi ke Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng, Begini Analisa Pengamat

"Apakah ini karena alasan karena dekat (waktu) Pemilu? Sesungguhnya (aspirasi mereka) lebih dari itu. Saya pikir tidak mungkin para guru besar berpikir pendek," kata Fikri kepada wartawan, Rabu, 7 Februari 2024.

Dewan Guru Besar UI membacakan petisi

Photo :
  • VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Anggota DPR Minta Kapolri Tak Beri Ruang ke Oknum Polisi Pembeking Pelaku Kejahatan

Dia menuturkan adanya kritik dari guru besar itu karena nilai filosofis. "Mereka bereaksi karena prinsip negara kita mulai terusik,” jelas Fikri. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, setiap pendapat dan masukan yang disampaikan sivitas akademika sudah dibuat berdasarkan pada pertimbangan yang matang.

Selain itu, dia menuturkan, pendapat dari para sivitas akademika dan guru besar di kampus dijamin kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi. Kata dia, hak itu dijamin oleh negara melalui perundang-undangan. 

Dia sendiri tak ingin suara sivitas akademika dibungkam karena menyampaikan maklumat menjelang Pemilu 2024. Sebab, kritik yang disampaikan juga merupakan masukan untuk perbaikan.  

“Mereka (merasa) prihatin. Ini harus diperhatikan. Jangan direspon sesaat supaya tatanan berdemokrasi bisa memberikan porsi kepada elemen masyarakat agar terlibat memberikan masukan tanpa ada tekanan intimidasi dan diskriminasi,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyoroti terkait banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi saat Pemilu 2024.

Bahlil menyebut kritik sivitas akademika termasuk guru besar merupakan skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. 

Dia mengaku sebagai mantan aktivis yang besar di jalan mengklaim sudah memahami cara-cara demikian merupakan sudah diskenariokan.

"Ini skenario, ini kami sudah paham sebagai mantan aktivis. Mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kami tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ngerti betul barang ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun sivitas akademika termasuk guru besar dari berbagai perguruan tinggi membuat petisi yang berisikan kritik ke pemerintahan Jokowi. Guru besar mulai Universitas Indonesia (UI), Universitas Pandjajaran, hingga Universitas Gadjah Mada (UGM).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya