Ramai Guru Besar Kampus Kritik Jokowi, Muzani: Banyak Juga yang Berikan Support
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta – Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani turut menyoroti terkait dengan ramainya petisi sivitas akademika yang mengkritik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Muzani, banyak juga kampus yang mendukung kinerja Jokowi.
Bagi dia, adanya perbedaan penilaian terkait pemerintahan Jokowi itu adalah bagian dari negara demokrasi.
"Ada juga banyak catatan kampus yang memberikan support terhadap persoalan itu. Ilmuwan, agamawan, banyak memberikan catatan itu. Itu bagian dari perbedaan pandangan dan negara demokrasi," kata Muzani, Senin, 5 Februari 2024.
Muzani mengatakan dalam sudut pandang akademisi selalu berlandaskan ilmu pengetahuan. Maka itu, ia tak mau berpikir kalau sivitas akademika seperti guru besar itu muncul hanya ingin memunculkan sentimen negatif.
"Mungkin harapan-harapan dari harapan begitu (menimbulkan sentimen negatif). Tapi, saya tetap ber-husnudzon," ujar Muzani yang juga Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir
- Dok. Istimewa
Dia bilang akademisi seperti guru besar adalah kalangan yang menjunjung tinggi etik dalam keilmuan pendidikan.
"Guru besar, profesor, adalah orang yang menjunjung tinggi ilmu, orang yang menjunjung tinggi etik. Sehingga integritas mereka beliau-beliau itu adalah integritas yang luhur," lanjut Muzani.
Muzani mengklaim saat ini masih banyak akademisi hingga ilmuwan yang percaya dengan langkah Jokowi.
"Banyak kok (respon positif). Itu ada forum rektor, banyak deh," kata dia.
Sebelumnya, sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi membacakan petisi yang berisikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Civitas akademika itu terdiri dosen, guru besar, hingga alumni almamater.
Beberapa kampus melalui guru besar seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah menyuarakan pandangan kritisnya terhadap era pemerintahan Jokowi.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
