Hasto PDIP Puji Anies Baswedan, Sebut Masalah Bansos Memang Pantas Disuarakan
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap pandangan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait bantuan sosial atau bansos, memang harus disuarakan.
Hasto menilai bansos itu memang diberikan untuk rakyat Indonesia. Tidak justru sebaliknya, dalam rangka menguntungkan pemberi.Â
"Itu karena memang pantas untuk disuarakan. Dan jawaban dari Pak Anies juga kan sangat baik, Bansos itu untuk rakyat, Bansos itu justru bukan untuk pemberi," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Hasto juga mengklaim PDIP tidak ada melakukan pertemuan dengan kubu pasangan calon nomor urut 1 soal kekompakan yang terjadi dalam debat terakhir capres untuk Pilpres 2024.Â
"Tidak ada pertemuan-pertemuan, itu berjalan secara spontan. Kalau posisi Pak Prabowo berada di tempat Pak Anies yang ditanyakan juga hal yang sama," ucapnya.Â
Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa seluruh partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD fokus pada mengawal pemimpin rakyat.
"Kemudian, terkait dengan dinamika politik saat ini, bagi seluruh parpol pengusung Ganjar-Mahfud, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura serta gerakan seluruh relawan dan massa rakyat yang organik yang semakin terkonsolidir, semakin membangun spirit mengawal pemimpin rakyat maka kami fokus di situ," jelasnya.
Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo setuju dengan jawaban dari capres nomor 1, Anies Baswedan soal bantuan sosial atau bansos. Ganjar menegaskan bahwa data bansos harus diperbaiki agar tepat sasaran.
"Ya kalau ini kita setuju dong. Karena kalau proses logic thinking-nya adalah datanya diperbaiki," kata Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres kelima di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
Ganjar kembali menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ia mengatakan bansos yang diberikan di Jawa Tengah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun menciptakan jarak sosial atau gap yang sangat tinggi.
"Pernah kita lakukan, ketika kawan-kawan kades sudah susah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang lama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini. Betul-betul bansos yang kita berikan rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap. Mengurangi kemiskinan oke lah, tapi mengurangi gap tidak. Berapapun besarannya, gap-nya tetap tinggi," kata dia.
Ganjar beranggapan bahwa bansos merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara. Maka itu, negara dan pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran dan tepat waktu.
"Ini menarik dan kami punya data yang bisa kita baca. Tentu saja ini paradigma bansos, sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah memastikan hal itu dan ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar
"Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini tepat sasaran dan tepat waktu dan usul bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," imbuhnya.
