Elite PSI Sebut Bukan Hanya Kaesang, Jokowi Juga Hadir Jika Diundang Partai Lain
- PSI
Jakarta - Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan jajaran elite partai Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024 jadi perhatian. Sebab, Kaesang merupakan anak bungsu dari Jokowi.
Politikus PSI Marsha Damita Siagian pun ikut buka suara pertemuan Jokowi dengan Kaesang tersebut. Marsha yang juga caleg PSI dapil 2 DKI Jakarta itu menyampaikan pertemuan itu jangan disalahartikan.
Dia bilang dengan status sebagai Presiden, maka Jokowi pasti hadir jika ada undangan dari partai lain.
"Saya senang sekali presiden memberikan atensi ke PSI, presiden pasti tidak bisa menolak jika diundang oleh siapapun," kata Marsha, di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Politikus PSI Marsha Damita Siagian (kolase kiri) dan Presiden Jokowi-Kaesang.
- istimewa
Ia pun memuji Jokowi yang di tengah kesibukannya sebagai kepala negara tapi masih bersedia datang menemui PSI.
"Jokowi akhirnya datang menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan petinggi PSI dan hal ini saya apresiasi," ujar Marsha.
Dalam pertemuan di Bandung akhir pekan lalu itu hadir juga petinggi PSI yang temani Kaesang seperti Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, Anggota Dewan Pembina Giring Ganesha. Bagi dia, pertemuan itu bukan hal istimewa karena Jokowi akan bersikap adil dan hadir jika diundang partai-partai lain.
Marsha pun menceritakan pertama kali tertarik gabung PSI karena elite partai itu ketika menemui anggaran-anggaran yang diduga fiktif di DPRD DKI Jakarta.
"Sebenarnya belum banyak orang yang peduli pada gerakan anti korupsi sehingga korupsi dianggap menjadi biasa dan wajar," jelas Marsha.
Dia bilang dengan sikap PSI yang peduli pemakaian anggaran agar sesuai nilai dan peruntukannya memperlihatkan anggota DPRD DKI fokus sebagai pengawas anggaran pemerintah daerah
Marsha juga punya semangat yang sama dengan PSI untuk mengawasi penggunaan anggaran. Maka itu, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI yang juga berjanji akan terus mengawal RUU perampasan aset di parlemen agar bisa disahkan jadi Undang-undang (UU).
"Koruptor itu tidak takut untuk dipidanakan dan tidak takut masuk penjara namun koruptor takut untuk dimiskinkan," tuturnya.
Dia bilang isu korupsi mesti belajar dari berbagai kasus yang sudah terjadi di Tanah Air.
"Uang negara yang bisa dikorupsi hingga triliunan rupiah harus balik ke kas negara. Hal ini hanya bisa ditempuh dengan diundangkannya RUU perampasan untuk memiskinkan koruptor," ujar Marsha.
Yusril Sebut Prabowo Tak Mau Tarik 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetor Jokowi ke DPR
Menurut Yusril, Prabowo minta agar DPR segera menentukan 5 nama capim KPK terbaik yang kemudian dilantik.
