Bela Megawati, Hasto: Pak Dudung saat Jadi KSAD Lebih Banyak Urus Anaknya yang Gak Lolos Akmil
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bereaksi atas pernyataan eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman. Dudung sebelumnya menilai omongan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tendensius soal aparat TNI-Polri tak netral di Pemilu 2024.
Hasto menyindir Dudung saat menjadi KSAD malah terlalu sibuk mengurus anaknya yang tak lolos akademi militer atau akmil. Menurut dia, dengan kondisi itu membuat Dudung dianggap tak mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.
Dia juga menyindir Dudung sempat friksi dengan Andika Perkasa yang saat itu menjabat Panglima TNI.
"Pak Dudung sebenarnya harusnya tahu. Tetapi, ketika beliau menjadi KSAD itu kan lebih banyak mengurus anaknya yang gak lolos. Kemudian terjadi perdebatan dengan Pak Andika. Sehingga Pak Dudung sampai lupa persoalan yang ada di lapangan karena lebih mengurus anaknya agar bisa lolos di Akmil saat itu," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman
- Dok.Istimewa
Sebelumnya, Dudung menilai pernyataan Megawati soal aparat TNI-Polri tak netral di Pemilu 2024, terlalu tendensius dan tak berdasar.
"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius. Menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar," kata Dudung di JCC, Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh personel TNI dan Polri agar tidak terprovokasi dengan omongan yang dilayangkan oleh Presiden ke-5 RI tersebut. "Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," jelas Dudung.
Dia bilang, sejauh ini TNI-Polri masih bekerja sesuai aturan yang berlaku yakni jaga netralitas di dalam pesta demokrasi 2024. Dudung meyakini aparat TNI-Polri bisa menjaga sumpah prajurit.
"Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan," tuturnya.
Ia juga yakin pimpinan TNI-Polri akan menindak tegas jika ada jajaran di bawahnya yang tak netral. "Pasti dia bertindak tegas. Karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri," ujarnya.
Menurut Dudung, mestinya Megawati juga ingatkan lembaga Badan Intelijen Negara atau BIN agar bisa bersikap netral. Sebab, kata dia, kejadian itu sudah terjadi di Papua.
"Kemarin gak dibilang juga kok BIN nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral. Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh," tutur Dudung.
