Ganjar-Anies Tektokan soal Bansos Dirapel hingga Dibagikan di Pinggir Jalan, Sindir Jokowi?
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung penyaluran bantuan sosial atau bansos yang merupakan kewajiban negara kepada rakyat karena bersumber dari APBN, tapi pada praktiknya sering diklaim bantuan orang atau kelompok tertentu.
Ganjar pun menanyakan hal ini kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ganjar juga bertanya ke Anies cara mengatasi masalah bansos yang terkendala data tidak valid sehingga bansos tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan antar masyarakat.
Menurut Anies, inti dari penyaluran bansos adalah memberi bantuan untuk penerima manfaat sesuai dengan kebutuhanya, bukan untuk si pemberi.
"Kalau penerima butuh bulan ini ya diberi bulan ini, kalau butuh tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi. Tidak bisa dirapel semua dijadikan sesuai kebutuhan. Itu yang disebut bansos tanpa pamrih," kata dia.
Anies Baswedan, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Selain itu, lanjut Anies, bansos disalurkan melalui pendataan yang baik, informasi akurat, mekanisme birokrasi yang jelas, dan diberikan langsung ke lokasi penerima. "Bukan dibagikan di pinggir jalan," kata dia.
Untuk itu, Anies menegaskan AMIN membuat program bansos plus dengan meningkatkan angka jumlah penerima, dan memperbarui data masyarakat prasejahtera. Masyarakat prasejahtera bakal diberikan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
"Kami melihat bansos itu atas nama negara, ketika saya bertugas di Jakarta semua paket kardus bansos diberi label dibiayai APBD DKI bukan gubernur, dari uang rakyat melalui APBD Jakarta, jelas posisinya," ujar Anies.
Ganjar Setuju Anies
Ia juga merencanakan bahwa pemberian bansos itu sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang guna mencegah korupsi dalam pengadaan. Selain itu, agar bansos tidak hanya memberikan keuntungan pada perusahaan-perusahaan raksasa yang dilibatkan dalam pengadaan bansos.
"Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash (tunai), ini yang harus dipertimbangkan. Mereka langsung menggunakan sesuai dengan kebutuhannya," katanya.
Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Sementara capres Ganjar Pranowo mengaku setuju dengan jawaban dari capres nomor 1, Anies Baswedan soal bantuan sosial atau bansos. Ganjar menegaskan bahwa data bansos harus diperbaiki agar tepat sasaran.
"Ya kalau ini kita setuju dong. Karena kalau proses logic thinking-nya adalah datanya diperbaiki," kata Ganjar
Ganjar beranggapan bahwa bansos merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara. Maka itu, negara dan pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran dan tepat waktu.
"Ini menarik dan kami punya data yang bisa kita baca. Tentu saja ini paradigma bansos, sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah memastikan hal itu dan ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar
"Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini tepat sasaran dan tepat waktu dan usul bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," imbuhnya.
Jokowi Dikritik
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin gencar keliling daerah membagikan bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menuai kritik.
Jokowi turun langsung menyalurkan bansos kepada warga di tengah sorotan netralitas Presiden karena condong mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran -- dimana sang cawapres adalah putra sulungnya.
Presiden Jokowi membagikan sembako kepada warga di Salatiga, Jawa Tengah
- Setpres
Selain bagi-bagi Bansos, pemerintah juga menebar Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini ditujukan untuk memitigasi risiko pangan masyarakat miskin.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT ini diberikan Pemerintah untuk tiga bulan mulai Januari-Maret, yang akan disalurkan sekaligus pada Februari 2024.
"Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret," kata Sri Mulyani
Jokowi sendiri membantah aksi pemerintah bagi-bagi sembako dan BLT jelang pemilu politis. Ia memastikan pencairan BLT secara tunai sebesar Rp 200 ribu itu sudah disetujui sesuai mekanisme di DPR RI karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jokowi menjelaskan pemberian bansos juga dilakukan pada Februari 2024, karena ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Kemudian, pemerintah ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah.
"Itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," ujarnya.
