Anies Sebut Kampus Merdeka Tak Berarti Bebas Naikkan UKT: Ini Malah Dianjurkan Pakai Pinjol

Anies Baswedan saat debat kelima Calon Presiden Pemilu 2024
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung polemik pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan pinjaman online (pinjol). Hal itu juga kemudian yang ditanyakan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan kepada capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo. 

Soal Kasus Ibu dan Anak Jadi Korban Pinjol, Menteri PPA Lakukan Koordinasi dengan Kemenkomdigi

Dalam narasi pertanyaannya, Anies menyampaikan program Kampus Merdeka bukan berarti membuat kampus-kampus secara "merdeka" bisa menaikkan biaya atau uang kuliah tunggal (UKT).

"Kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka menaikkan ongkos," kata Anies dalam debat kelima Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Serangan Phising Kian Marak, Mahasiswa Hingga Dosen Dibekali Ini Buat Hadapi Ancaman Siber

Menurutnya, kampus tidak bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan dana dari mahasiswanya. Hal itu menyusul fenomena soal UKT yang jadi perbincangan baru-baru ini.

Ganjar Pranowo, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
BEM SI Siap Gelar Aksi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

"Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT, sampai harus dan malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol (pinjaman online)," katanya.

Ganjar merespons pertanyaan yang disampaikan Anies, menegaskan meminta liberalisasi pendidikan di Indonesia dihentikan. Ia ingin mahasiswa mendapat proporsi yang sesuai.

"Yang pertama hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini, berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi kita yang benar," kata Ganjar 

Sementara Anies, mengapresiasi pernyataan Ganjar yang menolak liberalisasi pendidikan. Ia menilai perguruan tinggi merupakan fasilitas pembentukan kelas menengah di Indonesia. Sehingga, negara harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan negara harus mengambil alih sumber biaya bagi mahasiswa untuk berkuliah, di samping sumber dana yang disediakan orang tua.

"Unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan malah dibebankan kepada universitas. Supaya apa? Supaya dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikan, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat, biayanya biarkan negara yang masuk ini sebagai investasi, nanti negara masuknya pendapatan dari mana, ketika nanti mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara," paparnya   
 
"Jadi, negara menciptakan universitas sebagai eskalator ekonomi," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya