Cek Fakta: Ganjar Sebut 12 Ribu Desa Masih Blank Spot
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan terdapat 12 ribu desa di Indonesia tidak mendapatkan sinyal internet alias blank spot. Padahal, pemerintah memiliki program digitalisasi untuk mengatasi pendidikan dan kesehatan.
“Ada kurang lebih 12 ribu desa yang masih blank spot, padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ujar Ganjar dalam debat capres kelima yang diselenggarakan KPU di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
“Dua Kementerian ini kita siapkan hari ini untuk jadi contoh, kenapa? Karena relatif datanya lengkap, kalau kemudian kita ingin negara ini maju jauh lebih cepat,” sambungnya.
Ganjar Pranowo, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Cek Fakta
Mengutip laporan IDX Channel, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional mencatat terdapat 25 ribu desa masih blank spot alias tidak terjangkau sinyal telekomunikasi.
“Dewan TIK Nasional akui bahwa memang kami masih punya PR terkait infrastruktur itu sendiri. Kami malah mencatat hampir 25 ribu desa, 25 ribu area di Indonesia masih blank spot dan sinyal nya terbatas," kata Ketua Koordinator Sekretariat Dewan TIK Nasional Gerry Firmansyah Jumat, 12 Mei 2023.
Adapun menurut laporan Kominfo pada 2022, Menkominfo saat itu Johnny G. Plate (sekarang jadi tersangka korupsi Menara BTS 4G Kominfo) menyebut 12.548 desa dan kelurahan belum mendapatkan layanan internet alias blank spot.
Ganjar Pranowo, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Tak hanya di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terdepan), wilayah blankspot itu juga ada yang masuk kategori wilayah komersil.
"(Wilayah) blankspot ini ada 12.548 desa dan kelurahan bukan seluruhnya ada di wilayah 3T, ada juga di wilayah komersial atau non 3T yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik," jelasnya saat menghadiri Pelepasan Jelajah Sinyal dan Pembukaan Festival Literasi Digital Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2022.
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
