Anies: Ketika Saya Bertugas di Jakarta, Semua Paket Bansos Diberi Label Dibiayai APBD DKI
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab program bantuan sosial atau bansos yang ditanyakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia menyinggung program bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan untuk si pemberi.
Menurut Anies, bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima menyesuaikan kondisi dan waktunya.
"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan itu. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya, tiga bulan lagi. Jangan dirapel semuanya. Dijadikan sesuai kebutuhan," kata Anies di arena debat Jakarta Concention Center (JCC), Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.
Anies Baswedan, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Dia bilang dengan cara itu maka bansos mesti tanpa pamrih dan harus tepat sasaran. "Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat," jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies juga menuturkan mekanisme pemberian bansos mesti melalui jalur birokrasi. Kata dia, bukan malah dibagikan di pinggir jalan. "Tapi, dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," ujar Anies.
Dia juga menambahkan bansos harus dipastikan menyasar untuk rakyat miskin prasejahtera. Ia bilang hal itu jangan sampai terlewatkan sehingga dirinya punya program Bansos Plus.
Kata dia, program Bansos Plus versinya punya angka anggaran yang ditingkatkan. Data penerima juga akan dilengkapi dalam program itu.
"Karena itu kami menyusun Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal latihan," tutur Anies.
"Pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," jelas Anies.
Anies lalu menyoroti bansos mesti atas nama negara karena memakai uang rakyat. Ia pun menceritakan pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta terkait program kebijakan bansos.
"Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di dusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta. Bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya," tutur Anies.
