Ganjar Bakal Libatkan Disabilitas di Setiap Proses Pembangunan Negara, Usung Program KTP Sakti

Ganjar Pranowo.
Sumber :
  • Tangkapan layar.

Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan negara harus hadir terhadap kaum disabilitas. Namun, pemerintah harus mampu mendata kaum difabel untuk bisa menghadirkan kesetaraan.

"Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Pertama negara harus hadir, tidak boleh alfa," ujar Ganjar saat debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.

Ganjar juga mengungkap program KTP Sakti yang diyakini mampu menghadirkan data untuk keperluan seluruh masyarakat, termasuk di antaranya kaum disabilitas.

"Kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kita pakai KTP Sakti? satu KTP saya kita bisa profiling semua, termasuk disabilitas," kata Ganjar.

Ganjar Pranowo, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memastikan akan melibatkan kaum disabilitas dalam setiap pembangunan, jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.

"Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita croping, satu saja terkait disabilitas, maka perlakuan kita, bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat," katanya.

Diketahui, debat kelima Pilpres 2024 mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat terakhir itu menampilkan tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Cara Mengetahui KTP Disalahgunakan untuk Pinjol atau Tidak, Cek di Sini!

Debat ini akan berlangsung sebanyak enam segmen dengan durasi waktu 150 menit, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.

Hentikan Sepihak Perjanjian Kerjasama JCC, Amir Syamsudin Gugat Pengelola Komplek GBK
Petugas PLN saat memeriksa meteran listrik di suatu rumah susun di Jakarta.

KPK Temukan Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran, Nilainya Capai Rp 1,2 Triliun

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengaku menemukan penyaluran subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.

img_title
VIVA.co.id
13 November 2024