Gelombang Guru Besar Kampus Kritik Jokowi, Rocky Gerung: Istana Tahu Suatu Waktu akan Meledak

Pengamat politik Rocky Gerung
Sumber :
  • Dok. PKS

Jakarta - Gelombang kritik untuk Presiden RI Jokowi disuarakan sivitas akademika sejumlah kampus seperti guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) jadi perhatian. Kritik lewat petisi itu di antaranya menyoroti pemerintahan Jokowi yang dinilai sudah keluar jalur hingga demokrasi menurun.

Jokowi Ajak 2 Cucunya Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Filipina di Manahan

Pengamat politik Rocky Gerung ikut merespons gelombang petisi untuk Jokowi termasuk dari akademisi UGM. Dia juga heran dengan pernyataan Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana.

Menurut dia, omongan Ari Dwipayana soal orkestrasi narasi politik kepentingan elektoral terkesan menyudutkan gelombang kritik sivitas akademika dari sejumlah kampus.  Padahal, salah satu pihak yang mengkritik adalah guru besar UGM yang notabene Jokowi almamater kampus tersebut.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

"Orkestrasi disiapkan memang untuk membantah gelombang akal sehat yang datang dari kampus itu. Kan dari awal, saya kira detekfif Istana tahu suatu waktu akan meledak juga nih guru-guru besar. Yang justru datang dari kampus Pak Jokowi," kata Rocky dalam YouTube Rocky Gerung Official dikutip pada Minggu malam, 4 Februari 2024.

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Photo :
  • Akun X @jokowi
Penjelasan OIKN soal Heboh Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Dia pun menyinggung UGM yang tak berikan sanksi terhadap mahasiswa pendemo serta memasang baliho Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Ia menduga keberanian mahasiswa itu karena disponsori diam-diam oleh guru besar. "Dari situ, kita tahu sebetulnya itu disponsori diam-diam juga oleh guru besar itu," ujar Rocky.

Baca Juga: Respon Singkat Jokowi Munculnya Petisi Bulaksumur UGM dan UII Mengkritik Dirinya

Begitu juga menurutnya dengan Universitas Indonesia (UI) yang rektornya dinilai dekat Jokowi. Tapi, kata dia, seorang rektor tak bisa melarang guru besar untuk melontarkan kritik.

"Tapi, dia gak mungkin melarang sejarah UI yang menuntut supaya kampus itu jadi kampus perjuangan. Demikian juga kampus-kampus yang lain," sebutnya.

Bagi Rocky, pernyataan Ari Dwiyapana soal kritik kampus sebagai narasi orkestrasi adalah konyol. Ia singgung status Ari yang juga almamater UGM. Menurut dia, UGM sebagai universitas rakyat akan tiba waktunya menyampaikan kritikan itu.

"Jadi, konyol juga Ari Dwipayana itu tidak mengukur kultur universitasnya sendiri ya. Kan, itu seperti jadi pembutaan kebudayaan itu," ujar Rocky.

Respons Istana dan Jokowi

Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana sebelumnya menanggapi gerakan petisi sejumlah sivitas akademika seperti Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia bilang kritikan itu sebagai vitamin untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dia menuturkan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat termasuk menyampaikan kritik melalui petisi mesti dihormati. Maka itu, pihaknya tak masalah dengan petisi kritikan untuk Jokowi.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Ari menyampaikan perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah wajar dalam demokrasi. Apalagi, saat ini tengah tahun politik pemilu. Ia menekankan Jokowi akan tetap melaksanakan prinsip demokrasi sesuai nilai Pancasila dan koridor konstitusi

Dia lalu menyinggung belakangan ini ada upaya untuk mengorkestrasi narasi politik demi kepentingan elektoral. Meski ia menilai cara politik partisan tersebut itu sah-sah saja. Namun, Ari mengatakan agar kontestasi politik termasuk pertarungan opini dibangun dalam budaya dialog yang substantif.

Presiden Jokowi juga sudah buka suara menanggapi ramainya kritikan dari sivitas akademika termasuk guru besar UGM tersebut. Bagi dia, kritikan itu adalah hak demokrasi dalam menyampaikan pendapat.

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan,” kata Jokowi di Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya