Akademisi Ramai-ramai Kritik Jokowi, HMI dan KAHMI Solo Tuntut Presiden Netral di Pemilu 2024
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Solo – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo mengeluarkan pernyataan sikap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Jajaran pengurus KAHMI dan HMI Solo itu mengeluarkan pernyataan sikap, usai melakukan kegiatan jalan santai dalam memperingati perayaan milad KAHMI dan HMI yang diselenggarakan di Mabes HMI Solo, di Jalan Yosodipuran No 81, Timuran, Solo, Minggu, 4 Februari 2024.
Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Koordinator Presidium KAHMI Solo, Rahadi bahwa KAHMi Solo menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 masih jauh dari harapan. Bahkan berbagai cara dilakukan dengan merusak tatanan hukum dan konstitusi, pelanggaran etik hingga melahirkan dinasti politik dengan majunya putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres.
“Tidak berhenti sampai di situ, berbagai upaya ketidaknetralan dilakukan seperti politisasi dan personifikasi bantuan program, mobilisasi aparat dan lembaga negara juga kekuatan modal untuk memuluskan jalan sang putra presiden ke kursi kekuasaan,” kata dia di Mabes HMI Solo, Minggu, 4 Februari 2024.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Menurut Rahadi, kenyataan ini sungguh mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Bahkan, dia mengungkapkan saat ini gelombang suara dari civitas akademika dan masyarakat sipil menjadi alarm penanda bahwa keadaan sudah gawat dan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.
“Bagi kami, realitas tersebut tentu saja akan menodai pemilu yang semestinya bisa diselenggarakan secara jujur, adil dan bermartabat. Tindakan presiden yang telah melampaui batas toleransi, nir-etika, dan jauh dari kenegarawan telah mengancam, dan membahayakan demokrasi,” ujarnya.
Karena itu, Rahadi mengatakan KAHMI Solo mendesak Presiden Jokowi, apararat pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan tindakan yang menunjukkan keberpihakan dan ketidaknetralan. Selain itu, semua pihak yang berkontestasi juga menghentikan tindakan fitnah, hoax, manipulasi serta kekerasan yang dapat mencederai proses pemilu dan merusak nilai-nilai demokrasi.
“KPU dan Bawaslu harus lebih proaktif, objektif, independen dan profesional dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan pelanggaran pemilu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Solo, Wiradrana Wasistha menyerukan agar pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai pesta rakyat berlangsung dengan jujur, aman, damai dan tidak manipulatif. ia juga meminta agar pemilu tersebut dilakukan tanpa intervensi dan intimidasi kekuasaan dengan tetap melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.
"Kami meminta agar Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk kembali tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia serta saling mengingatkan satu sama lainnya agar tidak merusak iklim demokrasi," kata dia.
Selain itu, dia juga menilai keberadaan pejabat publik di tim kampanye kandidat capres-cawapres berpotensi memunculkan konflik kepentingan sehingga pejabat tersebut harus mundur dari jabatannya.
"Makanya kami menginginkan agar pejabat publik mundur, sehingga tidak ada kemungkinan penggunaan instrumen negara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan," ujarnya.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
