AS Hikam: Ganjar Makin Bebas Beradu Gagasan di Debat Pamungkas Setelah Mahfud Mundur

Debat Capres-Cawapres Pertama Ganjar Pranowo
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir yang akan berlangsung malam ini, merupakan debat yang paling menentukan. Setidaknya untuk masyarakat yang undecided dan swing voters. 

Masyarakat Harus Ingat, Pilkada Sultra Hanya 1 Putaran

"Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20% undecided dan swing voters itu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10%-15% suara.  Kalau teorinya debat hanya mempengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangannya, Minggu, 4 Februari 2024

Menurut Hikam, dalam politik tidak selalu semudah itu dan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih, antara lain, gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, serta pesan kampanye. 

Intip Kesiapan Edy Rahmayadi Jelang Debat Kedua Pilgub Sumut Lawan Bobby Nasution

Ganjar Pranowo Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Usai pengunduran Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan. 

H-1 Pemilu AS, Siapa Capres yang Unggul di Jajak Pendapat Nasional?

“Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategisnya," ucapnya.

Pada debat kelima Pilpres 2024 sekaligus debat pamungkas yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), para capres akan beradu gagasan dengan tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Adapun subtema yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.

Hikam mengungkapkan, kebijakan pro rakyat menjadi ide dasar program sat set Ganjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah. Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan. Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi. 

“IQ warga negara Indonesia cenderung rendah di Asia. Soal kesejahteraan, apa pun yang dilakukan pemerintah yang baru, harus menyentuh mereka yang termarjinalisasikan. Untuk apa infrastruktur? Kalau tidak menyentuh masyarakat yang termarjinalisasikan,” paparnya. 

“Stunting di Indonesia diawali dengan "stunting cara berpikir pada kalangan elitnya" yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elit kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing,” ungkap Hikam. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya