Ramai Petisi UGM hingga UI Kritik Jokowi, Cak Imin: Artinya Lampu Merah
- VIVA/M Ali Wafa
Banten – Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti ramainya sikap pernyataan civitas akademika melalui petisi yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Petisi itu disampaikan civitas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).
Cak Imin menjelaskan kalau seorang akademisi atau ilmuan sudah berbicara apalagi membuat petisi kritikan maka sebagai pertanda ada bahaya. Dia menyebut kondisi itu berada dalam lampu merah.
"Nah, kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan para profesional bicara artinya lampu merah," kata Cak Imin di Banten, Jumat 2 Februari 2024.
Cak Imin bilang dengan adanya petisi yang dibacakan guru besar universitas maka harus ada evaluasi. Sebab, hal ini tidak boleh diabaikan dan jangan sampai mengulangi peristiwa revolusi 1998.
"Harus menjadi evaluasi bersama. Tidak boleh kita gegabah mengabaikan, karena kalau tidak bisa terulang revolusi 98," ujar Cak Imin.
Dewan Guru Besar UI membacakan petisi
- VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Sebelumnya, sejumlah civitas akademika UGM yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar dan alumnI menyampaikan keprihatinan dengan munculnya tindakan-tindakan menyimpang. Penyimpangan itu terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Mereka menyesalkan tindakan menyimpang tersebut justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga alumni UGM itu.
Akademisi UGM menyampaikan kritik itu melalui 'Petisi Bulaksumur'. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan pejabat negara, aktor politik hingga Presiden Jokowi untuk kembali kepada koridor demokrasi.
Dari UI pun disuarakan Dewan Guru Besar (DGB) dengan petisi yang bernama Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan 'Genderang UI Bertalu Kembali'.
Ketua DGB UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan pihaknya merasa terpanggil untuk menabuh genderang setelah lima tahun terakhir, terutama jelang Pemilu 2024. Menurut dia, DGB UI ingin memulihkan demokrasi Indonesia.
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Prod Tuti, sapaan akrabnya, Jumat, 2 Februari 2024.
Presiden Jokowi juga sudah buka suara untuk menanggapi petisi yang mengkritik pemerintahan eranya. Eks Wali Kota Solo itu mengaku menghormati aspirasi dari civitas akademika sejumlah kampus tersebut. Bagi dia, petisi kritikan ke pemerintah itu bagian dari hak demokrasi.
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” kata Jokowi di Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.
