Airlangga Anggap Petisi Bulaksumur untuk Jokowi "Biasa-biasa Saja"

Makassar - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal munculnya petisi yang dilakukan serentak oleh civitas academica sejumlah kampus yang mengkritik pemerintahan yang dipimpinnya saat ini. 

Petisi yang dinamakan 'Petisi Bulaksumur' itu disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Indonesia (UI).

"Pertama, saya juga tokoh Bulaksumur, jadi itu kalau satu dua orang biasa-biasa saja," ucap Airlangga kepada wartawan, Jumat, 2 Februari 2024.

Airlangga mengaku tak ambil pusing dengan munculnya 'Petisi Bulaksumur' itu. Dia menilai, setiap orang memiliki pilihan politik masing-masing.

"Itu kan kemarin beberapa orang menggunakan kampus Bulaksumur untuk membuat press release: ada yang dari Bulaksumur, ada yang dari luar. Jadi, biasa-biasa saja, dalam politik kan ada pilihan," sambungnya. 

Sejumlah civitas academica di Universitas Gajah Mada (UGM) yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar dan alumni, prihatin dengan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka menyesalkan tindakan menyimpang tersebut justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga alumni UGM itu.

Lewat 'Petisi Bulaksumur' komunitas akademik UGM mendesak aparat penegak hukum dan pejabat negara, aktor politik hingga Presiden Joko Widodo untuk kembali kepada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan serta keadilan sosial.

“Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat," kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro membacakan petisi, Rabu.

Sementara civitas academica dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga mengeluarkan pernyataan sikapnya, Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Rektor UII Fathul Wahid bertajuk 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'.

Dalam sikapnya, civitas academica UII melihat pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Fathul menilai kekuasaan saat ini digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Kondisi ini disebut Fathul membuat demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. 

Fathul menerangkan kondisi saat ini kian diperparah dengan tidak munculnya sikap kenegarawanan dari Presiden Jokowi belakangan ini. Salah satu indikasinya adalah dengan disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa berkontestasi di Pilpres 2024.

Menko Airlangga Targetkan Transaksi Rp80 Triliun pada Tiga Program Diskon Nataru

Dengan tiga program tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat di akhir tahun.

VIVA.co.id

22 Desember 2024