Dandim Letkol Anton Bantah PDIP: Tak Ada Penurunan Bendera Parpol saat Kunker Jokowi
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Gunungkidul– Komandan Kodim (Dandim) Kabupaten Gunungkidul Letkol Kavaleri Anton Wahyudo angkat bicara tentang kabar adanya penurunan bendera partai politik (parpol) saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Gunungkidul, DIY pada Selasa 30 Januari 2024. Sebelumnya, PDIP merasa geram karena atribut bendera mereka diturunkan saat kunker Jokowi.
Anton membantah tuduhan adanya penurunan bendera parpol oleh aparat saat kunjungan Jokowi. Anton yang menjadi Sub Komandan Pengamanan Rute Kunjungan Presiden Jokowi di Gunungkidul menyebut jika tuduhan penurunan bendera parpol itu tidak benar.
"Saya Letkol Kav Anton Wahyudo Dandim 0730/Gunungkidul. Menyampaikan bahwa tidak ada penurunan bendera-bendera partai apapun di sepanjang rute kunjungan kerja Bapak Presiden di wilayah Gunungkidul," kata Anton dalam keterangannya, Kamis 1 Februari 2024.
Ilustrasi simbol PDIP dalam Peringatan Bulan Bung Karno 2023
- VIVA/M Ali Wafa
Anton menyampaikan hal ini bisa dibuktikan dengan rekaman video dan foto saat Presiden Jokowi melewati jalanan di Gunungkidul. Sepanjang rute perjalanan nampak ada bendera parpol.
"Hal ini dapat kami buktikan, beberapa foto saat Bapak Presiden melintasi jalan-jalan saat kunjungan kerja di Gunungkidul," ujar Anton sambil menunjukkan foto yang telah dicetak ke wartawan.
Anton mengatakan jika pihaknya mengklarifikasi narasi penurunan bendera parpol ini dilakukan oleh aparat juga tidak benar. Anton memastikan bendera-bendera parpol masih terpasang di rute sepanjang perjalanan Jokowi selama melintas di Gunungkidul.
Sebelumnya, PDIP melalui Sekretaris Jenderal DPP Hasto Kristiyanto geram karena dugaan aparat menurunkan atribut bendera pihaknya saat kunker Jokowi di Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Diduga aparat menurunkan bendara PDIP yang berada di bahu jalan.
Hasto metrasa kesal karena bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan pada saat yang sama. Maka itu, ia menyindir aparat tak adil.
"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan. Sementara, bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.
