Alasan Mahfud Tak Mundur dari Kabinet Jokowi Sejak Awal Dipilih Jadi Cawapres
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Mahfud MD mengungkap alasan mengapa dirinya tak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sejak awal diusung jadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Mahfud menjelaskan bahwa pilihan mundur itu salah satunya karena dia tidak mungkin menjabat sebagai menteri namun di sisi lain maju sebagai cawapres yang mengkritisi Pemerintah.
"Maka dulu memang kami bicarakan, ketika pertama (maju jadi cawapres), saya harus mundur. Itu titik. Kenapa? Kan tidak mungkin saya against kebijakan, against calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat)," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis, 1 Februari 2024.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD
- Istimewa
Mulanya, Mahfud berencana mengundurkan diri sesudah pemungutan suara. Namun dia menilai, terlalu lama jika harus mundur setelah 14 Februari 2024.
"Karena sesudah itu pemerintah akan berlangsung dan saya gak merasa layak kalau terus ada di situ. Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi, ini soal pilihan yang mundur dulu bisa ada orang yang kecewa. Karena aturannya boleh (tetap menjabat), kalau mundur sekarang, ada yang mempersoalkan kenapa baru sekarang," kata dia.
Mahfud MD Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Lebih lanjut, Mahfud tak memungkiri bahwa keputusan mengundurkan diri menuai berbagai polemik. Pasalnya, ada sejumlah pihak yang mempermasalahkan mengapa tak mengundurkan diri sejak awal.
Namun ia menegaskan, banyaknya pandangan itu merupakan sesuatu yang wajar dalam politik.
"Kalau terus, akan ada yang terus mempersoalkan. Itu biasa di dalam politik. Karena kepala kita itu 270 juta, boleh berpendapat berbeda-beda. Tetapi, saya sudah menyatakan ini momentum yang harus saya ambil sekarang," pungkasnya.
PKS Sebut Putusan MK Hapus Presidential Threshold "Telat" tapi Tetap Diapresiasi
Wakil Ketua Majelis Syura PKS mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) meski telat.
