Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud dari Kabinet karena Kecewa pada Komitmen Netralitas di Pilpres
- dok PDIP
Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Mahfud MD mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan karena kecewa terhadap komitmen Presiden dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.
Maka, Hasto menilai, keputusan yang bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud MD saat menggelar diskusi
- VIVA.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” ujar Hasto saat konferensi pers di kantor pusat PDIP, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Secara khusus, Hasto menyebut nama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). "Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujarnya.
Namun, ia menduga bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, apalagi anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar dan dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye sebagai bagian dari upaya Mahfud membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.
"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," imbuhnya.
Selain itu, Hasto menduga, mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan praperadilan mantan wakil menteri hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Apalagi ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanipulasi hukum di MK.
"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik," ujarnya.
