Hargai Keputusan Mahfud MD, TKN Prabowo-Gibran Yakin Pemerintahan Akan Berlanjut dengan Baik
- VIVA/Andrew Tito.
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid menanggapi mundurnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dari Kabinet Indonesia Maju.
Nusron mengaku menghargai keputusan Mahfud dan meyakini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus berlanjut dengan baik.
“Monggo itu adalah hak dari Pak Mahfud, kita hargai keputusan tersebut. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja yang selama ini telah dijalankan oleh Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam," kata Nusron Wahid di Media Center Prabowo Gibran, Jl Sriwijaya 1, Jakarta Selatan, pada Rabu, 31 Januari 2024.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid
- Dok.Istimewa
Nusron meyakini keputusan Mahfud tersebut adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan secara dalam, tidak hanya untuk pencapresan tetapi juga untuk jalannya pemerintahan saat ini.
“Kita meyakini bahwa Pak Mahfud sudah mempertimbangkan hal ini dengan matang. Mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya, dan apa yang terbaik untuk bangsa ini," ucap Nusron.
Nusron pun meyakini, mundurnya Mahfud tidak akan berpengaruh buruk pada jalannya pemerintahan saat ini.
“Posisi menteri adalah hak prerogatif dari Presiden. Pak Jokowi yang menempatkan Pak Mahfud, tentunya beliau juga tahu siapa yang pas menggantikan Pak Mahfud.”
“Kita meyakini negara dan pemerintahan akan berlanjut baik-baik saja. Kita optimis bangsa ini akan menemukan pengganti yang tepat, kita yakin akan muncul Mahfud - Mahfud yang lain," lanjutnya. Nusron.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD
- Istimewa
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Mahfud MD telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud juga menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung.
Mahfud MD Tegaskan Hukum Indonesia Tak Kenal Pengampunan Koruptor
Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55.
