Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos, Bahlil: Saya Gak Yakin Mensos Risma Gak Dilibatkan

Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal tudingan terhadap Presiden RI Jokowiyang disebut tak pernah mengajak Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini alias Risma lagi dalam membagikan bantuan sosial ke masyarakat. Isu itu muncul dikaitkan dengan status Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

Bahlil menjelaskan program bansos sudah berjalan jauh sebelum Presiden Jokowi memimpin. Menurut dia,  sampai dengan saat ini, penerima bansos kata dia sudah mencapai 14 juta orang. 

Dia menuturkan tidak mungkin jika Risma tidak diajak untuk terlibat dalam pembagian bansos kepada masyarakat. Hal itu mengingat status Risma menduduki jabatan sebagai Mensos yang mengurusi soal bansos.

"Bansos ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Sekarang pun jalan dan bansos itu 14 juta penerimanya. Masa enggak diajak jalan? Ibu Risma bisa bagi juga yang lain dong. Toh, kementeriannya juga itu ada di Bu Risma," kata Bahlil, Rabu, 31 Januari 2024.



Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat RDP di Komisi VIII DPR RI

Photo :

• DPR RI

"Jadi, yang benar saja. Kan semua bansos ada di Kementerian Sosial ya, kalau memang enggak dilibatkan dalam konteks apa itu kan tugas pokok dia. Saya enggak yakin, itu enggak dilibatkan," lanjut Bahlil.

Bahlil pun merespons soal Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang lebih sering muncul dalam pembagian bansos dibandingkan Risma. Kata dia, itu semua hanya masalah koordinasi saja. 

"Karena Ibu Risma itu, coba bayangkan Menko dia bisa atur, berkoordinasi. Yang penting programnya program pemerintah, ya itu kan pembagian-pembagian tugas saja itu," jelas Bahlil. 

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal Mensos Risma yang tak menemani Presiden Jokowi saat bagikan bansos beberapa waktu lalu.

Hasto menuturkan, PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengadakan Rakernas membahas masalah fakir miskin dan anak terlantar. Maka itu, dia menyampaikan, pihaknya membuat kebijakan dengan memunculkan adanya program bansos.

"Maka Ketua DPR berasal dari PDIP, Kepala Banggar berasal dari PDIP. Sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin yang yang jadi kebijakan partai kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden," ujar Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.

Dia pun heran Rusma yang punya integritas terkait tugas di bidang masalahnya malah tak diajak saat bagi-bagi bansos.

"Mengapa dengan sikap ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu ibu Risma tidak diajak? Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini menciderai rakyat," tutur Hasto.

Adapun Risma terakhir kali mendampingi Jokowi bagikan bansos pada 31 Agustus 2022. Saat itu, Jokowi yang didampingi Risma bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Kabupaten Jayapura.

Setelahnya, Risma semakin jarang mendampingi Jokowi memberikan bansos. Berdasarkan catatan kumparan, Jokowi kini lebih sering menyalurkan bansos di Gudang Bulog.

Halaman Selanjutnya

Hasto menuturkan, PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengadakan Rakernas membahas masalah fakir miskin dan anak terlantar. Maka itu, dia menyampaikan, pihaknya membuat kebijakan dengan memunculkan adanya program bansos.