Ketua Banggar DPR Usul Bansos Dibagikan Setelah Pemilu
- DPR RI
Jakarta – Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) dibagikan pasca Pemilu 2024, tepatnya setelah minggu ketiga Februari. Hal itu, kata dia, untuk menghindari persepsi bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Kalau ingin konsisten agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat berdampak maksimal untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang pilpres, sebaiknya bansos disalurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024,” kata Said dalam keterangannya diterima Rabu, 31 Januari 2024.
Presiden Jokowi bagi bantuan sosial di Halmahera Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Apalagi, lanjut dia, intensitas curah hujan belakangan ini cukup tinggi, sehingga bisa meminimalkan efek El Nino. Di samping itu, musim panen juga akan datang dalam waktu dekat.
Menimbang kondisi-kondisi tersebut, Said mengatakan, pemberian bansos pada kuartal I-2024 setelah pemilu lebih tepat dilakukan.
Di sisi lain, pembagian bansos belakangan disalurkan oleh badan lain yang tidak memiliki tanggung jawab soal penyaluran bansos, sedangkan Kementerian Sosial yang menjadi penanggung jawab utama justru tidak terlibat.
Said menekankan, pemberian bansos perlu mengingat fungsi program tersebut yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, sehingga program bakal tepat sasaran jika dibagikan kepada rumah tangga miskin.
Sementara jika kebijakan bansos lebih kental unsur politik dibandingkan teknokrasi, dikhawatirkan program bansos menjadi tidak tepat sasaran.
“Saya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus dan diberikan setiap tiga bulan, namun alokasinya harus tepat. Jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik,” kata Politikus PDIP tersebut.
Presiden Jokowi membagikan bantuan sosial
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Said mewanti-wanti agar program untuk rakyat kecil tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Selain karena program tersebut untuk rakyat, juga untuk menjaga budaya demokrasi agar tetap dalam kondisi yang baik.
