TKN Tegaskan Program Sosial Prabowo-Gibran Noldua.com Hoax dan Fitnah
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Dijwandono menegaskan selebaran digital yang menyebut ada Program Sosial 5 juta per bulan dari situs noldua.com yang mengatasnamakan TKN adalah disinformasi alias hoax.
Budisatrio menjelaskan TKN Gibran tidak pernah memiliki program tersebut. Dia mewakili TKN mengaku pihaknya tak mengenal dengan pihak yang mengatasnamakan TKN di SItus Noldua.com tersebut.
"Noldua.com bukan dari TKN (Prabowo GIbran). Kita tidak mengenal dan tidak memiliki program tersebut. Menjanjikan sesuatu yang melanggar kepada masyarakat, Ini disinformasi dan fitnah kepada TKN Prabowo Gibran," kata Budisatrio saat dikonfirmasi pada Selasa, 30 Januari 2024.
TKN Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono
- dok. Istimewa
Dia bilang TKN saat ini juga sedang menelusuri lebih detail tentang noldua.com dan pihak di baliknya. Ia menyebut, akan diambil langkah hukum terkait fitnah tersebut.
“Tim Hukum dan digital TKN sedang menelusuri. Hal seperti ini tidak akan didiamkan. Ini bisa menyesatkan masyarakat, merugikan Prabowo Gibran, bahkan juga menjadi pidana pencurian data pribadi. Kami akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang," jelasnya.
Budisatrio pun menambahkan informasi resmi terkait TKN hanya berasal dari kanal-kanal resmi (official) TKN Prabowo Gibran sebagai berikut :
Web Resmi : http://prabowogibran2.id
Youtube/Instagram/X(twitter) account : @prabowogibran2
Instagram/Tiktok/Tiktok : @prabowo.gibran2
Dia meminta masyarakat yang dapat informasi keliru bisa melapor ke pihak TKN secara langsung maupun email.
"Kami mengimbau masyarakat untuk konfirmasi kepada kanal-kanal resmi, atau bisa mengirimkan email ke media@prabowogibran2.id, atau langsung datang ke Mediacenter Prabowo Gibran di Jl. Sriwijaya 1 no.16 Senopati, Jakarta Selatan," ujarnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
