Mensos Risma Tak Dampingi Jokowi Bagi Bansos, PDIP Bilang Begini

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang tak menemani Presiden Jokowi saat membagikan bantuan sosial (bansos) beberapa waktu lalu.

Hasto mengatakan, PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengadakan Rakernas membahas masalah fakir miskin dan anak terlantar. Maka itu, kata dia, pihaknya membuat kebijakan dengan memunculkan adanya program bansos.

"Maka Ketua DPR berasal dari PDIP, Kepala Banggar berasal dari PDIP. Sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin yang yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden," ujar Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.

Sehingga, Hasto menilai, pembagian bansos semestinya tak boleh dipolitisasi. Pun, dalam pelaksanaannya mesti melalui Kementerian Sosial. Selain itu, ia juga menganggap ketidakhadiran Risma sebagai bentuk integritas.

"Mengingat ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," kata dia.

Apalagi, lanjut Hasto, pembagian bansos yang saat ini terjadi sarat dipolitisasi. Bahkan, telah mencederai rakyat.

"Maka kemudian mengapa dengan sikap ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu ibu Risma tidak diajak? Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sgt serius, justru ini menciderai rakyat," pungkasnya.

Risma terakhir kali mendampingi Jokowi membagikan bansos pada 31 Agustus 2022. Saat itu, Jokowi yang didampingi Risma membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Kabupaten Jayapura.

Setelahnya, Risma semakin jarang mendampingi Jokowi memberikan bansos. Berdasarkan catatan kumparan, Jokowi kini lebih sering menyalurkan bansos di Gudang Bulog.

Memang dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah membagikan bansos berupa beras kepada masyarakat. Pejabat yang biasa mendampingi Jokowi adalah Dirut Bulog dan Kepala Badan Pangan Nasional.

Sejumlah menteri pun sering terlihat mendampingi. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, atau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Tak ayal, muncul anggapan Risma tak lagi hadir karena posisi Jokowi yang dianggap sudah tak lagi bersama PDIP dan lebih condong mendukung Prabowo-Gibran.

Sementara itu, pihak Istana buka suara terkait kegiatan Presiden Jokowi yang tak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dalam bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Risma merupakan salah satu kader PDI Perjuangan (PDIP).

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan alasan Jokowi tak mengajak Risma dalam berikan bansos saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Menurut Ari, hal itu tak ada kaitannya dengan status Risma sebagai menteri yang berasal dari PDIP.

Ari menekankan, Risma tak diajak karena menyangkut urusan cadangan pangan. Sebab, tujuan Jokowi juga untuk memantau keberadaan pangan di setiap daerah.

“Enggak. Enggak ada status kepartaian. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi, lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari di Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Dia menyampaikan, bansos merupakan kebijakan afitmatif dari pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu. Hal itu seperti kondisi Indonesia yang sedang berhadapan dengan fenomena El Nino.
Menurut dia, dengan kondisi fenomena El Nino yang menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser.

“Dampaknya, tentu pada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras ya. Karena memang situasi iklimnya tidak memungkinkan,” ujarnya.

Pun, faktor kedua, karena situasi global juga berhadapan dengan semakin naiknya harga-harga pangan. Ia bilang situasi itu tentu akan menimbulkan beban bagi masyarakat.

Dengan begitu, kata Ari, salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos. Dia menyampaikan, kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini.

“Jadi, ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang juga dari rakyat,” ujar Ari.

Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menggunakan 'macan' berupa partai coklat (parcok) untuk memenangkan pasangan calon tertentu

VIVA.co.id

25 November 2024