Hasto Ungkap Curhat Mensos Risma soal Rapat Kabinet Sudah Tak Nyaman
- Istimewa
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat bercerita tentang suasana dalam rapat kabinet yang membuatnya tak nyaman usai Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Diketahui, Menteri Sosial, Tri Rismaharini merupakan salah satu kader PDI Perjuangan.
"Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.
Hasto juga menyebut pemeriksaan terhadap menteri juga diperketat ketika ingin mengikuti rapat. Maka itu, Hasto yakin saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.
"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh sudah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," kata dia.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kampanye di Bandar Lampung
- tvOne/Pujiansyah
Di sisi lain, Hasto menilai Risma masih memegang teguh pada prinsip dan memiliki integritas untuk mengurus segala kebutuhan masyarakat di Indonesia sebagai Menteri Sosial sesuai dengan tugas-tugasnya.
"Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma," katanya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini berkunjung ke Garut, Jawa Barat
- Diki Hidayat (Garut)
Oleh sebab itu, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden. Ia pun mengingatkan amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.
"Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo," tuturnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
