Kata PSI soal Omongan Guntur Soekarnoputra yang Sebut 'Gampang Urus Jokowi' Kalau Ganjar Presiden

VIVA – Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menanggapi pernyataan Guntur Soekarnoputra yang sebelumnya menyebut, "Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah”.

“Pernyataan Mas Guntur memperlihatkan bibit-bibit otoritarianisme,” kata Andy Budiman.

“Indonesia adalah Negara Hukum atau rechtstaat bukan Negara Kekuasaan machtstaat dimana Negara dijalankan berdasar kehendak individu atau orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.”

“Jangan menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak mendidik,” kata Andy mengingatkan bahwa semangat reformasi adalah pembatasaan kekuasaan. “Jangan mengajak orang kembali ke pola pikir otoritarianisme, dimana L'État, c'est moi atau Negara adalah Saya”.

Sebelumnya Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI sekaligus putra sulung Soekarno, Guntur Soekarnoputra menyebut bahwa nasib Presiden Joko Widodo bisa ditentukan apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pemenang Pemilu Presiden 2024. 

Hal ini disampaikan Guntur saat membuka acara relawan yang dia pimpin bertajuk "Rock and Roll Day’s" di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024. 

"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah," kata Guntur di hadapan para relawan.

Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menggunakan 'macan' berupa partai coklat (parcok) untuk memenangkan pasangan calon tertentu

VIVA.co.id

25 November 2024