LSI Denny JA: 66,5 Persen Pemilih di Dapil Jabar 7 Bisa Dipengaruhi Politik Uang
- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Karawang - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan 66,5 persen masyarakat di wilayah DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 7 dapat dipengaruhi politik uang dalam menentukan pilihannya pada saat pemilu.
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, di Kabupaten Karawang, Senin, 29 Januari 2024, mengatakan bahwa 40,8 persen masyarakat menjawab politik uang cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pada pemilu dan 25,7 persen menjawab itu sangat berpengaruh.
Sedangkan masyarakat yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 15,0 persen dan hanya 16,8 persen yang menjawab sama sekali tidak berpengaruh. Sementara sisanya 1,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
"Kaitan politik uang ini adalah hasil survei terbaru pada 12-22 Januari 2024," katanya.
Metode survei menggunakan metode standar multistage random sampling dan melalui wawancara tatap muka dengan jumlah responden 600 orang serta margin of error 4,1 persen.
Hasil survei LSI Denny JA juga mengungkap bahwa 60,7 persen masyarakat di wilayah DPR RI Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Karawang, Bekasi dan Purwakarta menganggap kalau praktik politik uang pada saat pemilu adalah hal yang wajar.
Hal lainnya, kata Toto, saat ini 75,8 persen masyarakat menilai kalau di lingkungan tempat tinggal mereka, pemberian uang atau materi lainnya seperti sembako, mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.
Ilustrasi kardus surat suara pemilu.
- VIVA/ Zahrul Darmawan.
Meski begitu, ia mengatakan kalau praktik politik uang biasanya dilakukan pada pemilihan legislatif tingkat lokal, seperti tingkat kabupaten/kota dan Jawa Barat.
Hal itu berkaitan dengan cakupan daerah pemilihan yang tidak terlalu luas, jika dibandingkan dengan daerah pemilihan untuk legislatif pusat. (ant)
Jelang Pilkada 2024, MUI: Warga yang Terima Serangan Fajar akan Mendekam di Neraka
Sehari jelang Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adanya politik uang.
