Sehati dengan Duet Amin, Ahmad Syaikhu Bilang PKS Punya Gagasan soal Tantangan Demografi

Senin, 29 Januari 2024 - 18:13 WIB

Oleh :

Hardani Triyoga

Capres Anies Baswedan dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sumber :

Dok. PKS

Jakarta - Pasangan capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dinilai punya visi misi untuk memperjuangkan masyarakat pekerja. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu parpol pengusung menyatakan pihaknya sepaham dengan duet Amin.

Baca Juga :

Timses Bantah Mardani soal KIM Plus Tak Optimal Menangkan RK-Suswono

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut punya visi dan misi sama untuk pembelaan pekerja. Dia menilai omongan Anies yang disampaikan saat acara Desak dan Slepet Anies di hadapan buruh dan ojek online atau ojol sejalan dengan perjuangan PKS.

Menurut Syaikhu, kondisi itu menciptakan lapangan kerja dengan mewujudkan upah berkeadilan. Selain itu, bisa jamin kemajuan ekonomi yang berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia.

Anies-Muhaimin Dalam Acara Paku Integritas KPK

Photo :

VIVA/M Ali Wafa

Dia bilang di Pemilu 2024, PKS punya gagasan Kerja Gampang yang ingin menghadirkan delapan juta lapangan kerja baru.

"Komitmen PKS terhadap para pekerja sudah berlangsung lama, baik melalui struktur maupun legislasi, selaras dengan apa yang dibawa paslon Amin," kata Syaikhu dalam keterangannya, Senin, 29 Januari 2024.

Syaikhu menyampaikan saat ini angkatan kerja Indonesia didominasi pekerja informal yang punya perlindungan lebih rentan dibanding pekerja formal. Selain itu, ia menyoroti adanya tantangan bonus demografi yaitu kebutuhan lapangan kerja yang tinggi.

Pun, dia menambahkan, PKS sejak awal konsisten membela nasib pekerja. Ikhtiar PKS itu salah satunya sejak awal menolak UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.

Syaikhu menyebut UU Cipta Kerja terbukti rugikan perlindungan terhadap pekerja. Ia menekankan UU tersebut tak berikan dampak signifikan terserapnya tenaga kerja.

Kata dia, investasi yang masuk nyatanya tak berikan dampak yang berbanding lurus terhadap terserapkan tenaga kerja lokal.

"PKS sejak awal konsisten menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan pekerja, mulai dari prosesnya yang kurang melibatkan unsur pekerja, peraturan kontrak, upah, PHK, dan lain sebagainya," jelas Syaikhu.