Mahfud MD: Jangan Memilih karena Duit atau Tekanan Pejabat
- Istimewa
Karawang - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat memilih calon pemimpin bukan karena uang atau tekanan pejabat pada Pemilu 2024.
Mahfud MD mendatangi Pondok Pesantren Al Hijaz, Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 27 Januari 2024, untuk bersilaturahim dengan ratusan kiai dalam acara Halaqoh Kebangsaan.
Menurut Mahfud, meski dirinya berstatus sebagai calon wakil presiden, mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu, kedatangannya ke Karawang bukan untuk berkampanye.
ilustrasi Bawaslu sosialisasi tolak politik uang
- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Ia menolak kehadirannya disebut kampanye karena kehadirannya sebagai Menkopolhukam RI. "Saya (hadir di Karawang) untuk menghadiri Halaqoh, bukan berkampanye," katanya.
Pada kesempatan itu, Mahfud menyampaikan permintaan agar masyarakat memilih calon pemimpin dan wakil rakyat pada pemilu bukan karena dorongan uang atau tekanan pejabat. "Hadirin sekalian silakan memilih siapa saja yang dianggap baik," katanya.
Menurut dia, masyarakat boleh memutuskan pilihannya untuk dicoblos pada Pemilu, sesuai dengan kehendaknya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan karena setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur mempunyai hak suara pada pemilu. "Jadi, silakan dipilih calon pemimpinnya, yang penting Indonesia ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik," kata dia.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menurut dia, untuk mengetahui siapa calon pemimpin yang baik, masyarakat bisa melihat setiap riwayat para calon.
"Masyarakat bisa cek riwayatnya atau mungkin yang di sini bertanya-tanyalah kepada kiai siapa sih yang paling bagus. Hal yang penting itu memilihnya ikhlas, jangan memilih karena duit. Jangan memilih karena tekanan pejabat, kepala desa atau siapa," katanya. (ant)
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
