Pentingnya Keamanan Data Pemilu Jelang Pencoblosan, Penguatan SDM Harus Jadi Prioritas
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dinilai sebagai inovasi yang dorong transparansi dan akuntabilitas Pemilu 2024. Penting data aplikasi ini mesti diperhatikan karena bakal mendukung proses pemilu berjalan dengan lancar.
Demikian disampaikan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha. Dia menuturkan meski aplikasi hanya sebagai alat bantu bukan data yang jadi pegangan hasil pemilu, tetapi bila terjadi serangan siber bakal menimbulkan kericuhan.
"Oleh karena itu, keamanan data Sirekap ini merupakan salah satu faktor kunci supaya Pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan tertib dan lancar," kata Pratama, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 28 Januari 2024.
Pratama mengatakan agar keamanan data aplikasi Sirekap ini kuat, maka faktor Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus jadi perhatian utama. Sebab, penyebab utama dari kerentanan sistem teknologi pemerintahan biasanya berasal dari rendahnya kesadaran SDM tentang keamanan siber.
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos Lanal Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh
- ANTARA FOTO/Rahmad
Dia bilang kalau melihat sistem keamanan siber maka tak bisa melihat hanya pada satu sisi infrastruktur serta perangkat keamanan siber. "Tapi, kita juga harus melihat aspek lainnya seperti pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis," jelasnya.
"Sebab, tak jarang serangan siber yang terjadi berawal dari diretasnya komputer/laptop karyawan atau didapatkanya data kredensial karyawan melalui serangan phising," lanjut Pratama.
Pun, dia menyarankan agar KPU segera melakukan pelatihan kepada seluruh SDM yang terlibat. Selain pelatihan cara penggunaan aplikasi Sirekap, namun menurutnya juga perlu memberikan penekanan terhadap faktor keamanan siber.
"Melihat maraknya kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian SDM seharusnya sudah jadi peringatan kepada pimpinan organisasi untuk dengan segera melakukan pelatihan kepada karyawan/mitra yang memiliki akses tersebut bagaimana mengamankan diri mereka sendiri," ujarnya.
Sementara, pengamat politik Universitas Mulawarman, Budiman mengapresiasi pemanfaatan aplikasi Sirekap KPU. Menurut dia, digitalisasi bakal berikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pemilu. Apalagi, tahapan pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu 2024 tinggal kurang dari tiga pekan lagi.
Dia menyebut aplikasi Sirekap bisa berkontribusi dalam perhitungan suara secara cepat dan bisa menekan terjadinya praktik kecurangan. "Akan tetapi perlu diingat bahwa pemanfaatan digitalisasi harus tetap menjaga dari serangan siber," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan era digitalisasi ini juga berdampak terhadap dorongan penguatan pelembagaan demokratisasi di Indonesia. Kata dia, harapannya pemilu bisa lebih transparan dan akuntabel sehingga menguatkan demokrasi.
"Melalui digitalisasi proses transparansi dan akuntabilitas dapat lebih dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Intinya, pemanfaatan teknologi digital bisa berkontribusi dan memperkuat proses pelembagaan demokrasi menjadi lebih baik," jelas Pratama.
Sebelumnya, KPU merilis aplikasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara di Pemilu 2024. Aplikasi ini berhasil dipraktikkan saat Pilkada serentak 2020.
Sirekap dianggap bisa bantu KPU dalam proses dokumentasi hasil pemungutan suara di TPS. Dengan demikian, KPU nanti bisa mempublikasinnya demi memenuhi kepentingan informasi publik.
Kotak Kosong Menang, KPU Sebut Pilkada Ulang Rencananya Digelar September 2025
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pilkada ulang rencananya digelar pada pada September 2025.
