Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Moeldoko: Jangan Asumsikan Macam-macam
- Kantor Staf Presiden
Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko buka suara soal pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan Presiden dan menteri boleh melakukan kampanye serta berpihak dalam Pemilu. Menurut dia, Jokowi mengatakan itu bukan semata-mata untuk persiapan kampanye.
“Konteks yang disampaikan Presiden itu bukan serta-merta Presiden akan menyiapkan diri untuk kampanye, tapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi berkembang. Ini dipahami seperti itu konteksnya,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Jumat, 26 Januari 2024.
Moeldoko menjelaskan, sebagai Presiden yang disumpah, Jokowi berkewajiban menjalankan tugas dengan sebaik-baik dan adil. Dia bilang dalam konteks itu, Jokowi sebagai pejabat publik harus memberikan pelayanan yang seadil-adilnya tidak melihat siapa pun dan tidak melihat dari manapun.
Presiden Jokowi saat tiba di Bandara Juanda untuk bertemu Forum Rektor Indonesia
- Akun X Jokowi
Pun, dia menuturkan, Jokowi sebagai figur yang punya jabatan politik, juga melekat haknya sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Ia menyinggung Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik itu bisa memiliki hak untuk melakukan kampanye.
“Nah, secara Undang undang seperti itu. Jadi, sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini," jelas eks Panglima TNI itu.
"Kan UU yang kita pegang, standar perangkat kita dari Undang-undang, jangan dari perasaan. Jangan dari asumsi, jangan dari macam-macam,” ujar Moeldoko.
Dia menuturkan, Indonesia merupakan negara hukum yang pancerannya harus hukum. Dengan demikian, tak boleh kemana-mana orientasinya. Maka itu, ia mengingatkan para menteri yang berkaitan menjalankan kampanye harus mengajukan cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
“Dalam UU Pemilu clear, sepanjang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan masih ada. Di situ juga disebutkan tetap menjalankan kewajiban pejabat publik dengan penuh rasa tanggungjawab," tuturnya.
Dukungan Prabowo dan Jokowi Disebut Tingkatkan Suara Melki-Johni di Pilkada NTT
Menurut Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, adanya dukungan dari Prabowo Subianto dan Jokowi yang ikut pilkada serentak, sebagai upaya keberlanjutan program pemerintah
