Pratikno: Setneg Belum Terima Surat Pengunduran Diri Prof Mahfud MD Sebagai Menko Polhukam
- Istimewa
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat pengunduran diri dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Isu Mahfud MD bakal mundur dari Menko Polhukam terus mencuat.
“Sampai saat ini, kami belum menerima surat pengunduran diri Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam,” kata Pratikno saat dikonfirmasi pada Jumat, 26 Januari 2024.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menjawab soal isu mundur sebagai Menko Polhukam RI. Ia saat itu mengaku akan mundur saat waktu yang tepat, bukan sekarang.
Mahfud tak menafikan dirinya sudah berkomunikasi dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo perihal mundur dari posisi Menko Polhukam.
"Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
Dia bilang hubungannya dengan Ganjar Pranowo baik-baik saja. Mahfud menyampaikan beberapa alasan dirinya tak mundur dari Menko Polhukam karena peraturan tak melarang pejabat untuk mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres.
"Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan pak Ganjar. Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, maka Wali Kota ya tidak harus mundur, aturannya ditambah," jelas Mahfud.
Pun, dia menuturkan meski sebagai cawapres yang merangkap sebagai pejabat negara tak memakai fasilitas negara. Ia mengatakan selalu menjalankan tugas-tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik. Kata Mahfud, sudah tiga bulan sebagai cawapres tak pernah gunakan fasilitas negara.
“Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah melakukan menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin," kata Mahfud.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
