TKN: Kami Sangat Senang Sekali Jika Jokowi Turun Gunung Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Ahmad Muzani menilai pernyataan Presiden RI Jokowi yang menyebut seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye dimaknai secara tendensius oleh beberapa pihak.

Anies Absen Kampanye Akbar Pramono-Rano, Ahok, Foke dan Ketum JakMania Hadir

Padahal, kata Muzani, Jokowi menyampaikan pernyataan itu lantaran termasuk norma dari undang-undang.

"Yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu adalah norma dari sebuah undang-undang. Di mana seorang kepala daerah, menteri, presiden atau wakil presiden boleh berkampanye saat pemilihan umum. Syaratnya, dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Muzani, Kamis, 25 Januari 2023.

Pramono Bakal Selesaikan Masalah Ini di 100 Hari Masa Kerjanya Jika Jadi Gubernur

Menurut dia, belum tentu juga Jokowi akan menggunakan haknya untuk ikut berkampanye pada Pilpres 2024. Namun, Muzani meyakini, jika Jokowi kampanye, dia tak akan menggunakan fasilitas negara.

"Jika menggunakan kesempatan itu untuk berkampanye, tentu syaratnya tak boleh menggunakan fasilitas negara dan cuti. Tetapi, jika kesempatan itu tidak digunakan, presiden hanya mengemukakan sebagai sebuah norma dimana undang-undang memungkinkan," ujar Muzani.

Polda Metro Kerahkan 3.500 Personel Amankan Kampanye Pamungkas Cagub-cawagub Jakarta

Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo

Photo :
  • Dokumentasi Kemhan

"Lantas ditanggapi secara berlebihan, ada kekhawatiran, ada tendensi seolah presiden tidak netral. Lah wong presiden belum berkampanye," jelasnya.

Meski demikian, Muzani menyebut pihaknya akan senang jika Jokowi menggunakan kesempatannya untuk turun gunung dan berkampanye di Pilpres 2024.

"Kami menyerahkan sepenuhnya hak itu kepada Presiden Joko Widodo. Jika beliau akan berkampanye kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali, beliau akan turun gunung," tutur Muzani.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi menyampaikan presiden maupun menteri punya hak demokrasi yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu, selama tak gunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya