Ketua TKN: Presiden Punya Hak Memilih Capres-Cawapres, Kita Hormati Bersama
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024.
Dia pun meminta seluruh masyarakat untuk menghormati sikap politik Jokowi jika sudah menentukan pilihan capres-cawapres yang didukung.
Hal itu disampaikan Rosan merespons pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri boleh ikut kampanye dan memihak pada salah satu paslon capres-cawapres pada Pilpres 2024.
"Kan sudah disampaikan ke banyak orang bahwa itu kan seorang presiden mempunyai hak untuk memilih ya, kita hormati lah hak-hak seorang untuk memilih, untuk mendukung, kita hormati bersama," ucap Rosan kepada wartawan, dikutip Jumat, 26 Januari 2024.
"Kayak kita di sini, semua kan punya untuk memilih jadi punya pilihan juga ya. Kita semua saling menghormati," sambungnya.
Di sisi lain, Rosan mensyukuri dukungan dari berbagai pihak yang terus datang untuk pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dia pun menekankan, saat ini TKN lebih fokus untuk berkampanye dengan tetap menjunjung tinggi pesan khusus dari Prabowo yaitu menjaga persatuan dan kesatuan.
"Pak Prabowo pesan, kampanye tetap menjaga persatuan, menjaga kesatuan, tetap lakukan yang positif. Tapi itu disampaikan langsung juga Pak Prabowo kepada para pendukungnya yang datang ke sini dan itu yang benar-benar ditekankan, tetap jaga kesatuan jangan sampai membuat keributan apalagi perpecahan di bawahnya," pungkas Rosan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses, untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.